31
Des
07

ZONING REGULATION SEBAGAI INSTRUMEN DALAM PENATAAN RUANG


disusun oleh : Ismail Zubir

BAB I : PENDAHULUAN

Pembangunan kota memerlukan 2 instrumen penting, yaitu pertama development plan dan kedua development regulation. Tanpa kedua instrument tersebut maka pembangunan kota tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Development plan adalah rencana tata ruang kota yang umumnya di semua negara terdiri dari 3 jenjang rencana yang baku, yaitu rencana makro, rencana meso dan rencana mikro. Sedangkan development regulation atau peraturan zonasi adalah suatu perangkat peraturan yang dipakai sebagai landasan dalam menyusun rencana tata ruang mulai dari jenjang rencana yang paling tinggi (rencana makro) sampai kepada rencana yang sifatnya operasional (rencana mikro) disamping juga akan berfungsi sebagai alat kendali dalam pelaksanaan pembangunan kota.

Kedua istrumen pembangunan tersebut umumnya merupakan dokumen yang terpisah. Adalah pemikiran yang keliru apabila menganggap peraturan zonasi merupakan turunan dari suatu rencana atau disusun berdasarkan rencana rinci tata ruang, seperti yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007, pasal 20 ayat 1 huruf f yang bunyinya : Rencana Tata Ruang Nasional memuat, (langsung ke huruf f ) – arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistim nasional, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi ; pasal 26 ayat 1 huruf f yang bunyinya Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten memuat (langsung ke huruf f ) – ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi, pasal 36 ayat 2. yang bunyinya : peraturan zonasi disusun berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk setiap zona pemanfaatan ruang. Dengan pemahaman seperti ini maka tidak dapat dihindari peraturan zonasi akan bersifat localized dan partial. Padahal seharusnya peraturan zonasi bersifat universal dalam arti dimungkinkan beberapa bagian wilayah kota atau bahkan beberapa kota memiliki peraturan zonasi yang sama.

Oleh karena itu hal ini perlu diluruskan. Justru perencanaan merupakan output dari peraturan zonasi. Analog dengan hal tersebut adalah perencanaan arsitektur bangunan. Para arsitek dalam membuat rancangannya tidak bisa membuat design semaunya sendiri tetapi harus mengacu kepada Peraturan Bangunan setempat. Begitu juga dengan perencanaan tata ruang kota tidak bisa dibuat seenak udelnya sendiri tanpa mengacu kepada peraturan zonasi. Bayangkan apa jadinya bila suatu kawasan yang telah ditetapkan untuk tingkat kepadatan tertentu tetapi kemudian direncanakan untuk jenis-jenis perpetakan yang tidak sesuai ? Bisa jadi yang seharusnya direncanakan rumah susun dibuat menjadi rumah mewah atau sebaliknya. Apa jadinya bila sebuah petak tidak ditetapkan lebar minimum depannya ? Bisa jadi rencana perpetakan dengan luas 200 m2 dibuat dengan lebar depan 4 meter dan panjang sisi 50 meter. Apa jadinya bila dimensi jalan yang direncanakan tidak sepadan dengan dimensi perpetakan dan standard hirarki jalan ? Apa jadinya bila penyusunan rencana kota tidak didasarkan pada standard dimensi yang baku dan seterusnya-dan seterusnya. Jadi bukan rencana yang menentukan zoning tetapi zoninglah yang menentukan perencanaan.

Selain itu harus diingat bahwa perencanaan terikat pada suatu dimensi waktu, sedangkan peraturan berlaku selamanya. Apabila peraturan zonasi merupakan bagian yang utuh dari suatu rencana, maka tatkala rencana habis masa berlakunya alias kedaluwarsa , semua peraturan yang terkandung di dalamnya juga ikut kedaluwarsa.

Demikian pula sebaliknya tidaklah lazim bila rencana tata ruang merupakan bagian dari peraturan zonasi, meskipun masih ada beberapa kota di Amerika yang mencantumkan zoning plan sebagai salah satu chapter dalam peraturan zonasi mereka . Masalahnya adalah apabila zoning plan dimasukkan sebagai salah satu chapter dalam peraturan zonasi, selain akan membuat zoning plan tersebut menjadi rigid dan tidak fleksibel juga menyulitkan setiap kali terjadi usulan perubahan rencana karena akan membawa konsekwensi dilakukannya amandemen peraturan zonasi secara terus menerus.

Ringkasnya dapat dikatakan peraturan zonasi adalah buku manual bagi para planner dalam penyusunan rencana kota. Ketiadaan zoning dapat membuat rencana kota bersifat multi tafsir sehingga bisa dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan yang menyimpang. Tanpa adanya peraturan zonasi juga akan sangat sulit menyiapkan suatu rencana kota yang sifatnya operasional dan dapat dipertangung jawabkan secara hukum. Rencana Umum Tata Ruang meskipun telah ditetapkan sebagai peraturan daerah, tetapi karena kandungan materinya masih sangat bersifat umum dan konsepsional, belum dapat dijadikan dasar dalam penerbitan berbagai macam perizinan yang menyangkut pembangunan kota. Segala macam bentuk perizinan yang diterbitkan pada dasarnya mengacu kepada rencana mikro (rinci) yang sifatnya operasional. Namun semua produk-produk turunan dari rencana makro, baik rencana meso maupun rencana mikro apabila tidak disusun berdasarkan peraturan zonasi maka tidak akan memiliki dasar hukum yang kuat (statutory planning). Dengan sendirinya semua produk perizinan yang diterbitkan dengan acuan rencana seperti itu dapat dikatakan cacat hukum. Oleh karena itu tidaklah mengherankan apabila terjadi konflik penataan ruang antara pemerintah dengan masyarakat yang diselesaikan lewat Peradilan Tata Usaha Negara, seringkali pemerintah dikalahkan. Mengapa ? Karena yang dipakai sebagai acuan oleh pengadilan adalah rencana yang memiliki dasar hukum yang kuat, dalam hal ini Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Tata Ruang, meskipun kandungan materi rencana tersebut masih bersifat umum dan konsepsional. Sedangkan yang dijadikan dasar dalam penerbitan berbagai macam perizinan adalah rencana rinci yang kekuatan hukumnya sangat lemah karena penyusunannya tidak didasarkan pada peraturan zonasi dan hanya disahkan dengan Keputusan Gubernur / Walikota ataupun pimpinan dinas terkait.

Dalam praktek penataan ruang, peraturan zonasi lebih penting kedudukannya ketimbang perencanaan dan harus ditetapkan sebagai prioritas dalam penyusunannya . Begitu pentingnya peraturan zonasi ini sehingga ada pendapat yang mengatakan better regulation without planning rather than planning without regulation. Konsepsi increamental planning seperti yang dipraktekkan di Houston dan floating zone sebagaimana yang diberlakukan di Perancis, dapat dikatakan mencerminkan hal tersebut. Houston tidak memiliki zoning plan, sedangkan Perancis menyusun konsepsi zoning plan atas dasar zona existing. Tetapi mereka memiliki regulasi yang kuat untuk alat bernegosiasi, yaitu Houston dengan peraturan land usenya dan Perancis dengan peraturan zonasinya . Demikian juga pengalaman kota Jakarta semasa zaman kolonial dan dua dekade awal kemerdekaan. Pemerintah Hindia Belanda tidak pernah menyusun Master Plan kota Jakarta tetapi hanya menyiapkan sebuah peraturan yaitu Kringen Type Verordening 1941 / KTV 1941 ( Peraturan Lingkungan dan Jenis Bangunan 1941 ). Peraturan ini sudah dapat digolongkan sebagai peraturan zonasi dalam bentuk yang sederhana karena materi yang diatur masih sangat terbatas sesuai dengan kondisi kota Jakarta pada saat itu. Namun peraturan inilah yang dipakai sebagai acuan dalam perencanaan bagian-bagian wilayah kota Jakarta seperti Menteng, Kebayoran. KTV 1941 kemudian dianggap sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan kota Jakarta dan dinyatakan tidak berlaku melalui Perda 6 Tahun 1999

Pada hampir semua negara, peraturan zonasi ditetapkan sebagai peraturan nasional, meskipun yang diatur adalah muatan yang lebih bersifat lokal, seperti di Inggris, Perancis, Jepang , Malaysia dlsbnya. Amerika Serikat juga sampai sekarang masih menetapkan zoning sebagai peraturan nasional dan telah diadopsi oleh banyak kota di sana. Namun masih diberikan kelonggaran bagi setiap kota untuk menyusun peraturan zonasinya sendiri. Demikian juga hendaknya bagi Indonesia , seyogyanya peraturan ini bersifat nasional. Dengan peraturan yang sifatnya nasional, lebih mudah melaksanakan pemaduan serasian rencana tata ruang antar wilayah yang setara.

Selain peraturan zonasi memang ada ketentuan dan peraturan lain yang dikembangkan setelah suatu rencana rinci selesai disusun. Itulah peraturan yang disebut development control plan di Inggris dan beberapa negara persemakmurannya atau urban design guidelines di Amerika Serikat. Peraturan ini sifatnya supplement dan sangat spesifik dan hanya diberlakukan pada zona yang dikategorikan sebagai overlay zone, yaitu kawasan yang minimal memiliki dua kepentingan yang berbeda sehingga memerlukan penanganan khusus. Misalnya pusat kota, daerah bandara dan sekitarnya, kawasan heritage, kawasan tepi air dan lain sebagainya. Sedangkan zoning regulation sifatnya generik dan berlaku umum untuk setiap jengkal lahan perkotaan.

Pengertian

Untuk menyamakan persepsi maka terlebih dahulu perlu disampaikan beberapa definisi tentang apa yang dimaksud dengan zona, zoning dan zoning regulation.

Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik lingkungan yang spesifik.

Zoning adalah pembagian kawasan ke dalam beberapa zona sesuai dengan fungsi dan karakteristik semula atau diarahkan bagi pengembangan fungsi-fungsi lain.

Sedangkan zoning regulation dapat didefinisikan sebagai ketentuan yang mengatur tentang klasifikasi, notasi dan kodifikasi zona-zona dasar, peraturan penggunaan, peraturan pembangunan dan berbagai prosedur pelaksanaan pembangunan.

Tujuan

Tujuan penyusunan peraturan zonasi dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Mengatur kepadatan penduduk dan intensitas kegiatan, mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan tanah dan menentukan tindak atas suatu satuan ruang.

2. Melindungi kesehatan, keamanan dan kesejahteraan masyarakat.

3. Mencegah kesemrawutan, menyediakan pelayanan umum yang memadai serta meningkatkan kualitas hidup.

4. Meminimumkan dampak pembangunan yang merugikan.

5. Memudahkan pengambilan keputusan secara tidak memihak dan berhasil guna serta mendorong peran serta masyarakat.

Fungsi peraturan zonasi adalah ,

1. Sebagai pedoman penyusunan rencana operasional.

Peraturan zonasi dapat menjadi jembatan dalam penyusunan rencana tata ruang yang bersifat operasional, karena memuat ketentuan-ketentuan tentang perjabaran rencana dari yang bersifat makro ke dalam rencana yang bersifat meso sampai kepada rencana yang bersifat mikro (rinci).

2. Sebagai panduan teknis pemanfaatan lahan.

Ketentuan-ketentuan teknis yang menjadi kandungan peraturan zonasi, seperti ketentuan tentang penggunaan rinci, batasan-batasan pengembangan persil dan ketentuan-ketentuan lainnya menjadi dasar dalam pengembangan dan pemanfaatan lahan.

3. Sebagai instrumen pengendalian pembangunan

Peraturan zonasi yang lengkap akan memuat ketentuan tentang prosedur pelaksanaan pembangunan sampai ke tata cara pengawasannya. Ketentuan-ketentuan yang ada karena dikemas dalam aturan penyusunan perundang-undangan yang baku dapat dijadikan landasan dalam penegakan hukum.

Sistimatika pembahasan.

Untuk memberikan pemahaman yang sejelas-jelasnya tentang peraturan zonasi maka pembahasan selanjutnya disusun sebagai berikut :

Bab II : Sejarah Peraturan Zonasi di berbagai Negara

Menjelaskan tentang latar belakang disusunnya peraturan zonasi di beberapa

negara di dunia dan di Indonesia

Bab III : Substansi rencana kota

Menjelaskan tentang jenis dan jenjang rencana yang baku di berbagai kota di dunia dan alasan pembakuannya dan substansi rencana kota dalam berbagai jenjang rencana dan esensinya dengan materi teknis peraturan zonasi

Bab IV : Substansi Peraturan Zonasi.

Menjelaskan tentang materi pokok peraturan zonasi

Bab V : Penutup.

Menyampaikan beberapa rekomendasi tentang penyusunan peraturan zonasi di

Indonesia dan kelembagaan yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan

peraturan zonasi.

Iklan

59 Responses to “ZONING REGULATION SEBAGAI INSTRUMEN DALAM PENATAAN RUANG”


  1. 22/10/2008 pukul 05:14

    Peraturan zonasi bagi saya lumayan sulit juga karena jika sumber dari PU tentang standar zonasi kita agak kerepotan terutam mengenai pengkodean bangunan

  2. 2 meeca
    13/03/2009 pukul 16:24

    wah… bagus..
    bisa minta file2 tekait zoning regulation….

  3. 3 imazu
    14/03/2009 pukul 15:53

    Terima kasih. Mampir aja kesini, saya akan posting semua materi zoning yang merupakan bagian dari buku yang akan saya terbitkan. Sekarang yang sudah di posting sampai Bab 3 dan Insya Allah samapi akhir bulan ini bab 3 selesai di posting. Mulai bulan depan akan di posting bab 4 nya. Harap sabar menunggu.

  4. 4 komang
    03/06/2009 pukul 08:24

    Bagus sekali tulisannya,
    kebetulan saya sedang melakukan penelitian tentang sistem kontrol pemanfaatan ruang di Indonesia. Untuk itu bolehkan saya mendapatkan artikel dan jurnal yang berkaitan dengan peraturan zoning atau peniakatan di Indonesia?

  5. 5 imazu
    05/06/2009 pukul 09:07

    Di situlah masalahnya. Belum banyak yang menguasai ttg zoning regulation ini. Dep P.U dan ITB juga baru mulai mendalaminya setelah kami dari Dinas Tata Kota DKI melaksanakan road show ttg pentingnya peraturan ini. Bahkan artikel dan juga buku-buku ttg zoning sangat sedikit sekali. Referensi tulisan saya sebagian besar justru dari peraturan zoning dari berbagai negara dan kota yang saya kumpulkan dalam setiap kesempatan kunjungan luar negeri.
    Cara yang mudah anda kunjungi situs resmi kota-kota di berbagai negara dan cari peraturan yang berkaitan dgn peraturan zoning.

  6. 6 christin
    10/08/2009 pukul 05:37

    ada ga pedoman atau standart u ZR jalan??…thanx

  7. 7 imazu
    13/08/2009 pukul 10:18

    Ada mbak, Insya Allah lain waktu akan saya posting secara bertahap di bloh ini.

  8. 8 benny
    28/08/2009 pukul 00:47

    terima kasih untuk wadah info ini. zr dibutuhkan tetapi di ind baru kita butuhkan global aja bukan rigid detail, zr yang disusun di beberapa kota besar ternyata tidak akan mampu dilaksanakan karena hal itu. sayangnya yang nyusun pedoman penyusunan peaturan zonasi bukan planner ataupun unsur pemerintah yang dilapangan seperti instansi tata kota, pengelola HO, dll. menurut saya zr tetap perlu untuk keteraturan tetapi harus tetap mampu mewadahi kebutuhan ruang untuk makan. kuncinya tanah indonesia dibagi habis milik warga dan HGU tentunya beda dengan luar negeri, belum lagi penegakan hukum yang lemah. IMB/RTRW saja 80% dilanggar (hasil penelitian). tapi mungkin para pakar yang lebih tau. sebaiknya kita berkaca sudahkah rumah kita punya IMB atau sesuai tata ruang? maukah rumah dan tanah kita yang pakar tata ruang diatur zr? kalau kita mau maka orang lainpun akan mau. thx

  9. 9 imazu
    30/08/2009 pukul 16:20

    Sebagai alat kendali mau tidak mau ZR harus rigid dan detil. Tetapi tidak berarti produk rencana yang disusun berdasarkan ZR adalah sesuatu yang rigid. Aturannya rigid, rencana fleksibel. Yang berlaku sekarang ini di Indonesia sebaliknya, penyusunan rencananya rigid, peraturannya fleksibelsehingga disinilah terjadi peluang untuk manipulasi dan kolusi. ZR bisa mencegah hal tersebut.
    Permasalahannya adalah insitusi pendidikan kita baru bisa mencetak planner-planner yang hanya bisa menyusun rencana yang sifatnya global.Padahal dalam praktik penataan kota, kita bahkan dituntut untuk bisa mengatur sampai kepada hal-hal yang sangat detil, seperti mengatur menara telekomunikasi, billboard, jembatan penyeberangan orang, jaringtan utilitas dan lain sebagainya.
    Seorang urban plannner yang profesional harus mampu menyelesaikan semua hal tersebut. Kalau kita tidak mau terjun pada hal yang detil maka profesi lain yang mengambilnya, padahal hal tersebut termasuk domainnya urban planner.

  10. 10 Any
    10/09/2009 pukul 09:42

    Karena ZR bersifat universal,cara mengaplikasikan ZR untuk lingkup makro seperti RTRW Prop dab RTRW Kab? Perbedaan aplikasi lingkup makro dan mikronya?

  11. 11 imazu
    10/09/2009 pukul 14:10

    Terimakasih telah berkunjung. Sebaiknya anda buka artikel 3.3. lanjutan. Di sana ada tabel aplikasi perencanaan struktur pada tiap jenjang rencana. Struktur ruang kota terdiri dari 4 komponen, yaitu network, activity, density dan intensity. Pada komponen activity, setiap jenjang rencana memiliki klasifikasi zonasi yang berbeda. Pd rencana yg bersifat makro, dtberlakukan zona utama, tingkatan mesonya diberlakukan zona spesifik, tingkatan mikronya paket penggunaan. Pada level propinsi diberlakukan hanya zona utama, level Kabupaten/Kota diberlakukan zona spesifik. Ini pentingnya bahwa peraturan zonasi hendaknya peraturan yang bersifat nasional. Terlebih lagi di era otonomi daerah dimana otonomi ada di Kabupaten / Kota, bila peraturan zonasi ini bersifat lokal. maka mereka akan suka-sukanya sendiri. Tidak mau ikut pd rencana yang disusun tingkat propinsi. Hampie semua negara di seluruh dunia, peraturan zonasi ini bersifat nasional.
    Buku saya sebenarnya sudah selesai, tinggal saya edit. Tapi karena saya lagi fokus dengan blog masjid tempat saya tinggal, kegiatan saya beralih menulis tentang agama.
    Insya Allah deh saya selesaikan bukunya akhir tahun ini, doakan saja.

  12. 12 Harry Wahyu Putranto
    25/09/2009 pukul 13:35

    Selamat siang Pak Imazu …

    Langsung saja ke pokok persoalan, sy tinggal di suatu komplek perumahan. Sy ingin sekali mendapatkan peraturan yang menerangkan atau mengatur tentang batasan yang menjadi hak warga dan yang merupakan fasilitas umum.

    Sy menanyakan ini karena di perumahan yg sy tinggali banyak sekali warga yang menanam pohon ditrotoar yg dpt merusak jalan dan menghalangi jalan dan jika ditebang tanpa izin si warga akan marah2.

    Kalau perumahan yg sy tinggali seperti perumahan di pondok indah sy mungkin dpt memaklumi, karena memiliki trotoar yg besar2 beda dg ditempat sy hanya memiliki trotoar selebar +/- 30 – 40 cm.

    Kira2 dimana sy bisa mendapatkan peraturan yang mengatur tentang tata letak ruang RTRW, atas perhatian dan bantuannya diucapkan banyak terima kasih

    Harry Wahyu P

  13. 13 koko richfat
    26/09/2009 pukul 16:37

    wah saya sangat terkesan ama tilisan bapak neh.. apalagi didaerah saya d ternate sangat kurang referensi tentang zoning regulation yang sangat dibutuhkan dalam pengaturan ruang perkotaan.. pak nanti saya bisa konsultasi dengan bapak terkait materi zoning regulation

  14. 14 imazu
    05/10/2009 pukul 08:30

    Silahkan, waktu saya tersedia untuk siapa saja yang mau konsultasi.

  15. 15 imazu
    05/10/2009 pukul 09:51

    Buat Mas Harry Wahyu Putranto.
    Peraturan semacam itu memang belum ada. Ini sangat ironis memang. Padahal pembangunan komplek perumahan sudah berlangung sejak lama mendahului pembangunan rumah susun. Tapi hak penghuni rumah susun malah sudah ada aturannya (strata title). Sebetulnya peraturan tentang hak warga dalam komplek perumahan, bisa saja diatur sebagai salah satu chapter dalam zoning regulation. Kewajiban tentang penyediaan fasilitas umum saat ini memang landasan hukumnya masih lemah, kebanyakan hanya berupa Keputusan Gubernur, Walikota/Bupati yang tertera dalam dokumen perizinan. Masalahnya di negeri ini, umumnya lahan fasilitas umum harus diserahkan kepemilikannya menjadi aset Pemerintah Daerah. Pengelolaannya bisa oleh Pemerintah atau bekerja sama dengan pengembang. Disinilah terjadi ketidak adilan. Di kawasan rumah susun, falitas umum menjadi milik bersama, penghuni punya hak suara untuk pemanfaatannya. Dalam komlek perumahan, fasilitas umum menjadi milik Pemerintah. Padahal penghuni pada waktu membeli rumah atau kavling di sana, harus membayar juga untuk fasilitas umum, termasduk jalan, taman dan lain sebagainya. Seharusnya fasilitas umum itu menjadi milik bersama warga. Inilah yang diberlakukan di negara tetangga kita, Singapura. Nah mengenai jalan, fungsi trotoir itu tidak hanya untuk pejalan kaki, tetapi juga untuk pohon peneduh dan utilitas umum seperti jaringan listrik, air minum, telepon, saluran drainage dan lain sebagainya. Masalahnya di sini adalah lebar jalan yang dibangun terlalu sempit. Minimal lebar jalan untuk kendaraan, agar semua fungsi tersebut bisa tertampung adalah 10 m, dengan rincian 2 X 2 m untuk trotoir, 6 m untuk lajur kendaraan. Tapi di sini kan pengembang maunya untung besar, maka jalan yang dibangun hanya selebar 6 m, sehingga terjadi masalah seperti yang anda hadapi. Mengenai RTRW, hubungi saja instansi yang terkait, Yaitu Dinas Tata Ruang.

  16. 16 Imelda
    07/10/2009 pukul 05:22

    Saya mahasiswa Rancang Kota yang sedang menulis tentang instrumen pengedalian desain di kupang dan rumitnya, kajian topik ini di Indonesia masih amat langka. saya tertarik dengan posting mengenai isu2 pengendalian yang bapak buat. Mohon bantuan bapak, boleh konsultasi+minta materi2 posting yang berkaitan dengan tema penelitian saya.

  17. 17 imazu
    12/10/2009 pukul 11:04

    Terima kasih atas kunjungannya. Saya memang menyiapkan diri bagi siapa saja yang mau berkonsultasi, tentunya sebatas kemampuan pengetahuan saya. Tentang hal yang anda tanyakan saya punya file tentang Sidney Development Control Plan. Tetapi filenya sangat besar untuk ukuran dokumen tulisan, yaiyi hampir mencapai 6 MB. Kalau dikirim via email makan waktu yang cukup lama.
    Materinya sangat bagus dan cukup mendetail. Saya sarankan anda akses situs resminya kota Sidney dan cari dokumen tersebut kemudian download.

  18. 18 andrew
    06/12/2009 pukul 21:47

    terimakasih artikel anda sudah cukup bagus bagi saya sendiri. lumayan buat jawaban UTS besok.

  19. 19 imazu
    08/12/2009 pukul 09:24

    Bagi orang laing juga, mas.

  20. 20 Muh. Fauzal
    28/12/2009 pukul 18:43

    Kota dan desa di Indonesia masih memerlukan peraturan ttg PENATAAN RUANG dan bagaimana implementasinya, yg ujungnya adalah bagaimana membangun KOTA & DESA ut KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. Ada banyak pendapat bahwa Membangun Kota dan atau Desa adalah “MEMBANGUN PERADABAN”.Untuk itu kontribusi Pak Ismail Zubir dalam penulisan PERATURAN ZONASI, perlu diteruskan menjadi BUKU yg dapat dibeli secara umum di Toko2 Buku. Kalo Dokter punya KODE ETIK KEDOKTERAN, maka PERENCANA KOTA atau PERENCANA BANGUNAN harus punya Peraturan ttg KOTA dan DESA maupun Peraturan ttg MEMBANGUAN atau Peraturan ttg BANGUNAN…. Bravo

  21. 21 imazu
    30/12/2009 pukul 13:11

    Alhandulillah Mas Fauzal, buku sudh selesai. Sekarang lagi cari penerbit yang mau terbitkan naskahnya. DoakN aja, tahun depan sudh bisa diluncurkan. Terimakasih atas kunjungannya.

  22. 22 Armand
    04/01/2010 pukul 04:03

    tulisannya sangat membantu..
    kalau bapak punya metode evaluasi dengan menggunakan 6 langkah dasar evaluasi kebijakan g?? terkait dengan implementasi zoning regulation, kalau ada boleh dipost donk pak..makasih..

  23. 23 imazu
    05/01/2010 pukul 10:44

    Terima kasih mas, sudah mampir. Saya belum sempat posting tulisan baru karena konsentrasi utk selesaikan buku ttg zoning rgulation. Alhamdulillah naskahnya sdh rampung, tinggal cari penerbit. Insya Allah kl sudah selesai, sy akan respons permintaan anda.

  24. 24 Armand
    05/01/2010 pukul 20:16

    ok ditunggu ya pak..
    thanks..

  25. 25 andi sultanry
    31/01/2010 pukul 21:15

    Apa kabar pak…. masalah zonning reg dan zonning map sdh lama diterapkan tetapi tidak efektif karena tidak dilandasi dengan payung hukum yg jelas didaerah sehingga hanya jadi pelengkap dari setiap kegiatan penataan ruang didaerah. Semoga buku bapak lebih memberikan kami ilmu untuk menyusunan suatu kegiatan kedepannya.

    salam

  26. 26 imazu
    01/02/2010 pukul 08:40

    Alhamdulillah, sehat wal afiat. Konsep UU Penataan Ruang ttg zoning memang ngaco. Sudah saya jelaskan bahwa zoning adl peraturan yg berdiri sendiri dgn kekuatan hukum Peraturan Daerah.Sedangkan zoning plan dibuat berdasarkan zoning reg dan tidak perlu diperdakan. Sepanjang penyussnannya mengacu kpd zoning reg maka dia memiliki kekuatan hukum.

  27. 27 tisman nawawi
    17/02/2010 pukul 17:34

    Salam kenal pak Imazu….semoga bapak sehat wal’afiat…..
    Tak sabar saya ingin baca buku Babak, tapi sebelunya saya ingin bertanya..apakah mungkin peraturan zonasi bisa dikelomkan menjadi dua bagian, yaitu ada yang berlaku universal tetapi ada juga yang berlaku localized dan partial. Sebab yang terbayang bagi saya… kalau universal berarti ada kemungkinan peraturan zonasi tersebut tidak kontektual dengan permasalahan yang terjadi di tiap kota, karena peraturan zonasi itu disiapkan dulu sebelum menyusun rencana kota, nah kalau begitu bagaimana dengan UU No.27 tahun 2007 yang sudah terlanjur mengamanatkan peraturan zoning itu merupakan bagian dari rencana kota…
    terima kasih…

  28. 28 imazu
    19/02/2010 pukul 16:19

    Terima kasih atas doanya. Bukunya sudah selesai, tapi belum ketemu penerbit yg cocok krn banyak persyaratannya. Rencananya mau cetak sendiri, tapi tentu sulit utk peredaran di luar Jakarta. Doakan di beri jalan yang mudah.
    Mengenai zoning, sebetulnya kan universal. Di mana saja di dunia ada zona perumahan, industri, ruang terbuka, perniagaan dan lain sebagainya. Demikian juga dengan penggunaan tanah. Demikian juga dgn infrastfruktur, toh semua itu kita impor dari luar. Memang ada karakter-karakter yang berbeda. Nah kalau kita punya peraturan zonasi yg bersifat nasional, kan daerah dan kota tinggal adopsi dan adaptasi.
    UU No. 26 tahun 2007 yg bikin itu kelompok langitan yg tidak punya pengalaman lapangan. Seharusnya kelompok balongan (balong=kolam) diajak serta menyusunnya. Tetapi yg salah kan nggak perlu diikutin.
    Wassalam.

  29. 29 zein
    12/04/2010 pukul 11:09

    ikutan nimbrung pak…saya terkadang masih bingung tentang urutan perencanaan tata ruang yang akan menjadi payung hukum dalam penataan ruang di suatu daerah….terutama tentang zoning regulation ini, apakah semua produk tata ruang didaerah selain rtrw harus dibuatkan perdanya? lalu dimana batasan antara perda RDTR, RTRK, RTBL, dan Zoning regulation?

  30. 30 imazu
    14/04/2010 pukul 08:07

    Mas Zein, itulah konyolnya UU Penataan Ruang. UU ini dibuat oleh kelompok langitan yang tidak punya pengalaman lapangan, cuma duduk-duduk di belakang meja tapi mau ikut ngatur negeri ini. Mestinya kelompok balongan ( balong bahasa Sunda artinya kolam ), yaitu orang-orang yang hari-harinya praktek di lapangan yaitu para planner yang bekerja di tingkat lokal, diajak bicara.Sebetulnya paling banyak payung hukum berupa perda di daerah hanya 2. Pertama perda tentang zoning regulation, kedua perda tentang RTRW. Semua rencana turunannya tidak perlu lagi diperdakan, kalau penyusunan semua jenis rencana disusun berdasarkan peraturan zonasi. Jadi sebetulnya Perda ttg rencana tata ruang cukup pada tingkatan RTRW saja, sebab bagaimanapun aplikasi zonasi ke dalam rencana tata ruang memang harus ada kekuatan hukumnya.
    Di beberapa negara, bahkan rencana tata ruang yang disahkan bukan pada tingkatan rencana umumnya tetapi pada level zoning plan. Singapura misalnya , rencana yang disahkan adalah Development Guide Plan. Ada 55 DGP yang pengesahsanya dilakukan secara bertahap, setelah seluruhnya maka dihimpun kembali dan diberi nama Over All Master Plan. Di Amrik bahkan ada beberapa kota yang zoning plannya dimasukkan sebagai salah satu chapter dari zoning regulation, sehingga tidak perlu ada perda lagi. Memang ini menyebabkan rencana bila ingin dirubah harus memalui amandemen. Jadi rada njlimet.
    Ga usah pusing-pusing deh Mas Zein, 2 perda itu saja sudah cukup. Emangnye dikira gampang apa bikin perda. Terima kasih udah mampir.

  31. 31 zein
    19/04/2010 pukul 11:46

    terima kasih pa infonya…kayaknya saya bakal sering mampir nih…..kemungkinan ada rencana tahun depan di kab kami (WITA) akan dibuat zoning regulation (kab kami sebagai salahsatu kab yang perda IMB nya dicabut oleh mendagri). apakah jadi masalah jika kab membuat lebih duluan daripada prov nya? lalu bagaimana konsultasi pembuatan perdanya jika DKI saja masih dipending oleh para anggota dewan….?
    bisa minta email or alm yg bisa dihub..? InsyaAllah sy mau konsul lebih intesif….oh ya boleh saya menyebarkan tulisan2 bapak yang ada disni?

  32. 32 imazu
    19/04/2010 pukul 18:55

    Sebetulnya tidak masalah Kabupaten duluan menyusun Perda Zoning. Seharusnya ini adalah tugas lembaga tingkat nasional yang menyusunnya, Bappenas atau Kem.P.U. Daerah tinggal adopsi saja ke dalam Perda. Namun karena mereka yang di sana ga ngerti tentang hal ini, maka jalan sendiri dulu aja. Kota Medan sekarang sedang menyusun Perda Zoning, kebetulan saya diminta membantu / supervisi. Staf Tatakota yang bertanggung jawab, sering mondar mandir ke tempat saya.
    Anda dari Kabupeten mana ?. Silahkan luangkan waktu ke Jakarta dab mampir ke tempat saya. Alamat sayta Jl. Delman Indah IV/26 Kebayoran Lama, email yung_imazu@yahoo.co.id, hp 0811865847. Silahkan sebarkan tulisan saya pada teman-teman, memang maksudnya agar bisa dibaca siapa saja.

  33. 33 sifa
    11/05/2010 pukul 17:22

    terima kasih pak semua infonya….. pak saya cuma mau sering saya setuju dengan penyataan dari TISMAN NAWAWI… bahwa ZR bisa dikelompokan 2 (secara universal dan secara lokal). Kalo secara universal menurut saya ZR nya yaitu UU. ttg Penunjukan Kawasan Hutan yg terdiri dari kawasan hutan, kawasan budidaya dan kawasan areal penggunaan lainnya. Nah, secara lokal dibuat berdasarkan RTRW yg diperdakan.

  34. 34 sifa
    11/05/2010 pukul 17:31

    Nah….klo khusus kota (metropolitan. kota besar, kota kecil) lebih baik pemikiran bapak tt ZR itu diterapkan. bahwa sebelum perda RTRW Kota harus dibuat dulu ZR sehingga klo ada revisi RTRW kota peraturan ZR tidak diamandemen.sehingga degradasi lingkungan atau perubahan fungsi dapat dihindarkan.

  35. 35 imazu
    12/05/2010 pukul 16:12

    Kalau ZR dibuat berdasarkan RTRW maka sifatnya sangat subjektip mengikuti maunya penguasa dan pengusaha. Justru ZR ingin menghapuskan praktek-praktek kolutip, manipulatip dan lain sebagainya. Pengalaman DKI, setelah KTV41 dinyatakan tidak berlaku, maka dibuat peraturan-peraturan pesanan yang banyak merugikan masyarakat. Apa anda ingin kota anda seperti itu ?

  36. 36 PutraJaya
    27/07/2010 pukul 17:41

    Pak, apakah buku bapak terkait ZR sdh terbit?

  37. 07/09/2010 pukul 12:30

    mohon penjelasan yang bersifat operasional tentang muatan RTRW, RDTR, RTBL dan Zonas itu seperti apa. tq.

  38. 38 imazu
    09/09/2010 pukul 10:15

    Mengenai substansi RTRW, RDTR, RTBL anda bisa lihat pada uraian Bab III. Mengenai substansi zoning memang belum saya posting.Sebenarnya buku mengenai zoning ini sdh saya selesaikan dn sdg naik cetak. Kl sdh terbit nanti sy informasikan,

  39. 39 soffy
    22/01/2011 pukul 01:22

    terima kasih ya Pak atas info.a,,,
    saya minta izin mengcopy beberapa paragaph dari tulisan bapak,,,

  40. 40 imazu
    24/01/2011 pukul 11:30

    Silahkan mbak

  41. 41 DinPer
    25/01/2011 pukul 21:55

    Menarik sekali jika kita memperbincangkan ZR yang memang baru pertengahan dekade lalu di gulirkan khususnya di negara kita oleh ditjen penataan ruang Dept PU.
    Saya kurang setuju dengan pendapat anda yang menyebutkan jika peraturan zonasi adalah suatu perangkat peraturan yang dipakai sebagai landasan dalam menyusun rencana tata ruang. secara sederhana kita tahu bahwa karakteristik setiap kota yang berbeda mempunyai kosekwensi dan indikasi terhadap struktur maupun pola pemanfaatan ruang yang akan berbeda. Adapun ZR merupakan peraturan pengendalian dalam implementasi/pelaksanaan pemanfaatan ruang. Memang sering tidak kreadiblenya Rencana Tata Ruang Wilayah kota dalam implementasi, tetapi permasalahannya tidak hanya karena tidak adanya aturan yang menetapkan seperti ketentuan perpetakan, intensitas atau sebagainya, karena barangkali kita tahu dalam jenjang Rencana Tata Ruang Wilayah kota yang bersifat umum (makro) aspek strategis lah yang menjadi kebijakan pokoknya sedangkan terkait dengan hal yang lebih rinci barulah pada perencanaan yang bersifat messo atau mikro tadi. sehingga apa yang tertuang dalam UU no 26 tahun 2007 pasal 26 tersebut saya kira seyogyanya memang demikian. Maka ZR inilah yang nantinya menentukan aturan terhadap hal yang lebih rigid. Terima kasih

  42. 42 imazu
    27/01/2011 pukul 09:13

    Terima kasih sdh berkunjung.
    Yang pertama ingin saya jelaskan bahwa sayalah orang yang mengenalkan ZR ini ke Dirjen Tata Ruang pada waktu Roadshow Raperda ZR DKI Jakarta. Ttp sayangnya ternyata pemahaman Kem. P.U ttg ZR keliru, sehingga membuat UU 26/2007 rancu.
    Yang kedua, pendapat pribadi hendaknya dibatasi pada hal2 yang masih kelabu. Di manapun di slr dunia ZR merupakan instrumen yg mengatur 3 aspek penataan ruang, mulai dr perencanaan, pemanfaatan ruang sd pengendalian pemanfaatan ruang. Penyusunan rencana dr berbagai jenjang hrs mengacu kpd nomenklatur ttg klasifikasi, kodifikasi dan notasi sbgmn yg ditetapkan dlm Peraturan Zonasi. Rencana yg disusun atas dasar Peraturan Zonasi disebut sbg Statutory Planning. Rencana yg tdk didasarkan pd PZ dapat menyebabkan penjabarannya menjadi manipulatip dan multitafsir. Sayangnya memang buku sy belum beredar, krn masih kesulitan menemukan penerbit yg punya jaringan ke toko buku seluruh tanah air, sehingga mudah di dapat. Mohon kesabarannya, buku saya ttg ZR sebetulnya sdh lama selesai. Sayangnya wordpress tdk menyediakan fasilitas utk upload file pdf, sebab buku tsb penuh tabel2 yg tdk bisa dibaca oleh wordpress dalau di upload. Utk menampilkan tabel hrs di scanning dulu dlm mode picture sehingga bisa di up load. Ttp berhubung jml tabelnya banyak sekali, ini tentu merepotkan.
    Mudah2an apabila membaca buku ysb, pndangan anda akan berubah. But anyhow, thanks for your visit, stay always tune in this blog.

  43. 43 hari nugroho
    27/11/2011 pukul 14:22

    Oya numpang tanya nih om apakah saat ini (s/d 27/11/2011) bukunya sudah diterbitkan? Sebuah peraturan yang begitu penting ternyata belum tercover secara nasional, alangkah naifnya Indonesia kita ini, tapi mari kita dorong terus sehingga hal itu segera diwujudkan oleh yang berwenang (BPPN), semoga!

  44. 44 imazu
    29/11/2011 pukul 08:47

    Saya belum cek ke IAP karena mereka yang akan menerbitkan. Mohon tanyakan ke IAP Pusat. Wassalam

  45. 12/04/2012 pukul 14:31

    izin share d blog ane om….
    sangat bermanfaat

  46. 46 imazu
    30/05/2012 pukul 09:41

    Terima kasih atas kunjungannya.

  47. 47 rajd
    08/12/2013 pukul 19:31

    trima kasih pak artikelnya sangat bermanfaat dan bisa saya pesan bukunya pak,,,,,,saya tunggu bls pak trikasih….

  48. 19/01/2014 pukul 06:37

    How to Generate Much more Business by Telling People What You Do

  49. 26/02/2014 pukul 12:02

    sangat menarik tulisan dan komentar2 diatas, saya kebetulan bekerja di dinas tata kota dan pertamanan kota ternate, saat ini untuk tahun 2014 kami lagi mau melakukan penyusunan revisi dokumen RDTR karena ada beberapa item yang sudah tidak sesuai, sebagai informasi juga bahwa dokumen RDTR kami baru disusun tahun kemarin ,setelah adanya pengesahan dokumen RTRW pada tahun 2012 termasuk regulasi Perdanya , nah saat ini untuk dokumen RDTR baru mw dibuat regulasix setelah di revisi dan pembuatan dokumen Zoning Regulation, Persoalan kemudian karena masalah anggaran, dokumen ZR juga di pending, …Pertanyaan saya apakan dengan di pendingx pembuatan dokumen ZR apakah otomatis juga ranperda RDTR juga di pending, karena masalah jenjang struktur/hirarki perencanaan atau bagaimana? trus apakah penyususnan dokumen ZR bisa dilakukan untuk 1 BWK duluan, dari total 4 BWK yang direncanakan, karena masalah anggaran tadi,,,trus ideal anggaran untuk pembuatan dokumen ZR untuk BWK itu berapa?…….mksh

  50. 50 imazu
    27/02/2014 pukul 11:40

    Sudah saya sampaaikan dalam tulisan saya, bahwasanya penyusunan ZR seharusnya terpisah dengan penyusunan RDTR. RDTR disusun berdasarkan ketentuan ZR, bukan sebaliknya. Maka penyusunan ZR tidak bisa dilakuka secara partial, harus mencakup keseluruhan wilayah kota. Biayanya lk 3 milyar.
    Wasssakam.

  51. 51 imazu
    27/02/2014 pukul 11:58

    Saya sudah buat buku, tetapi terbatas. Dalam buku tsb, saya berikan contoh bagimana menjabarkan zoning dalam penjelasan yang sangat teknis.
    Tetapi rupanya banyak yang tidak bisa mengikuti, karena buta sama sekali tentang zoning. Oleh karena itu sekarang sedang saya revisi
    dengan menjelaskan secara lebih umum dan hal bersifat teknis hanya sebagai lampiran. Kesulitan saya dalam menerbitkan buku, karena topik ini kurang populer, banyak penerbit yang menolak.
    Wassalam.

  52. 18/08/2016 pukul 06:42

    Mas Imazu, saya setuju mengenai Tata Ruang harus berbasis ZR….tetapi harus terlebih dahulu diberi makna bahwa ZR adalah instrumen untuk melindungi bidang tanah atau kawasan dari pemanfaatan bidang tanah atau kawasan shg over capacity.
    Artinya adalah bahwa menyusun ZR basisnya adalah ‘pengenalan karakteristik lingkungan’ dlm skope bidang tanah atau kawasan. Semakin detil pengenalan karakteristiknya, semakin akurat rekomendasi ZR nya..
    Apakah pemikiran ini searah dengan pemikiran mas Imazu ?
    Saya Guritno Soerjodibroto , sedang menyusun Permendagri Pengendalian Pemanfaatan Ruang atas Rencana Tata Ruang yag disusun berbasis UU 26-07 yang rasanya memang kurang tepat…..
    salam
    087782009727 WA
    guritno3@gmail.com

  53. 53 imazu
    22/12/2016 pukul 10:06

    Maaf baru bisa balas sekarang Mas Guritno. Saya kira apa yang disampaikan Mas Guritno betul sekali. O.k.i penyusunan ZR hrs dilakukan secara berjenjang, mulai dari penetapan zona utama, kemudian dijabarkan ke dlm zona spesifik yang dijabarkan ke dlm jenis-jenis penggunaan dan dijabarkan lagi ke dlm jenis-jenis perpetakan / lot. Pd waktu menyusun zona spesifik inilah didefinisikan karakteristik lingkungannya sesuai dgn apa yang ada, ttp juga kita hrs melihat ke depan agar bisa mengakomodasi perkembangan kegiatan perkotaan. Banyak sekali kegiatan2 baru yg akan muncul yang tdk pernah kita duga sebelumnya. Sy kasih contoh, dulu sblm ada Smart Phone, Warnet menjamur. Skrg hampir semua warnet sdh gulung tikar. Mk yang marak sekarang adl warung siul ( isi ulang ) pulsa. Hal semacam ini bisa ditampung nanti dlm uraian land usenya yg hrs dilengkapi juga dgn peraturan penggunaan.Peraturan ini mengatur kemungkinan kegiatan2 lain yg diizinkan atau bersyarat dstnya.

  54. 54 Irvan akik
    10/02/2017 pukul 19:47

    Terima kasih banyak pak atas refrensinya pak.

  55. 55 irvan akil
    10/02/2017 pukul 23:12

    salam…terima kasih banyak atas refrensinya pak.

  56. 56 irvan akil
    10/02/2017 pukul 23:32

    salam..saya mau tanya pak ,Bagaiman solusi yang diberikan ZR dn bagaimana bentuk pengendaliaannya terhadap bangunan/pemukiman lama yang dimana keberadaanya sudah ada sebelumnya keluarnya aturan UU tata ruang 2006/ZR. dn dimana bangunann(kdb/kdb) dan model sudh tdk sesuai lagi dgn aturan yg sudh di tetapkan di rdtr dan ZR…

  57. 57 imazu
    11/02/2017 pukul 10:56

    Terima kasih sdh mampir ke tempat saya. Bangunan yang sudah ada sebelum ditetapkannya RDTR, sepanjang sudah memiliki izin yang sah, tetap dijamin keberadaannya. Itulah yang disebut dalam PZ ” non comforming use ” atau penggunaan yang
    tidak kompatibel dgn peruntukan yang baru. Tapi ketika ingin dibangun ulang, harus mengacu kepada peruntukan baru.

  58. 58 irvan akil
    12/02/2017 pukul 01:21

    terima kasih banyak atas penjelasannya yg simpel dn jelas..

    mohon maaf pak..kalo ada refrensinya ttg ilmu perencanaan wilyah dan kota khususnya mengenai ZR di share di alamat gmail saya pak.

    ijni almat gmail saya pak

    irvanakil0@gmail.com
    termi kasih banyak sebelumnya pak.
    salam kenal dari saya pak mahasiswa pascasarjana perencanaan wilayah dan kota universitas bosowa makassar.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: