02
Jan
08

KOMISI PERENCANAAN


Disusun oleh : Ismail Zubir

Penyelenggaraan penataan ruang selalu akan berhadapan dengan konflik antar kepentingan, baik antar pemerintah dengan masyarakat, maupun antar masyarakat sendiri. Konflik terjadi akibat ketidaksesuaian kehendak antar berbagai pihak yang seringkali dipicu oleh ketidak adilan rencana tata ruang itu sendiri.

Berbagai konflik tersebut sebenarnya dapat diredam apabila penyusunan rencana tata ruang didasarkan pada asas-asas penataan ruang seperti yang tercantum dalam Undang-undang tentang Penataan Ruang, antara lain asas keterbukaan, keadilan dan perlindungan hukum. Oleh karena itu dalam penataan ruang, prinsip hak kepemilikan masyarakat ( property right ) dan hak untuk menggunakannya ( development right ) hendaknya dijamin dan dihargai. Program land consolidation maupun land reajustment sebenarnya merupakan program yang dapat mewujudkan hal tersebut, di mana semua pihak dituntut secara proporsional mengikhlaskan sebagian kecil lahan yang mereka miliki untuk pembangunan sarana dan prasarana kota. Tetapi di negeri ini hal tersebut belum dapat terlaksana karena buruknya administrasi pertanahan. Meskipun begitu kedua program tersebut belum menjamin sepenuhnya bebas dari konflik.

Bagaimanapun konflik akan tetap ada, karena penataan ruang menyangkut masa depan yang penuh ketidakpastian dan kejutan, sehingga penyusunannya harus bersifat lugas dan dapat mengantisipasi tuntutan zaman. Oleh karena itu pada beberapa negara dan kota , rencana tata ruang disusun hanya sebagai suatu flatform untuk bernegosiasi, tentunya dengan cara dan prosedur yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Konflik akibat rencana tata ruang yang merugikan msyarakat dapat dibedakan atas kerugian atas kepentingan sendiri dan kerugian akibat kepentingan orang lain.

Untuk menangani konflik tersebut, sekarang ini hampir semua kota di dunia memiliki sebuah lembaga arbitrasi. Di Amerika Serikat dan beberapa negara lembaga ini disebut Komisi Perencanaan ( Planning Commision ), di Inggris disebut Planning Tribunal dan di Malaysia disebut Lembaga Rayuan ( ih, genit ).

Tugas pokok Komisi Perencanaan adalah memberikan penilaian secara obyektif dan independen apabila terjadi konflik pemanafaatan ruang, dan menyampaikan hasilnya langsung kepada Gubernur, Bupati atau Walikota.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Komisi Perencanaan menjalankan fungsi sebagai berikut:

a. Memantau dan memberi saran atas efektifitas diseminasi informasi tentang rencana tata ruang kepada publik

b. Menampung dan menyelesaikan usulan perubahan dan gugatan masyatakat atas rencana tata ruang

c. Menyelenggarakan kegiatan dengar pendapat publik atas adanya usulan dan gugatan, secara terbuka dan partisipatif.

d. Mengkaji untuk menilai bahwa perlu dilakukan minor modification atau major revision sebagai akibat adanya usulan dan/atau gugatan tersebut.

e. Melakukan penyesuaian atas rencana tata ruang apabila dinilai perlu minor modification.

f. Membuat rekomendasi untuk dilakukan revisi atas rencana tata ruang apabila dinilai major modification. ’Saran disampaikan langsung ke Gubernur/ Bupati/ Walikota dengan tembusan ke DPRD

.g. Melakukan kegiatan mediasi atas gugatan publik terhadap rencana tata ruang.

h. Menyelenggarakan kegiatan konsultasi dan koordinasi dengan berbagai lembaga terkait, baik pemerintah maupun non-pemerintah dalam rangka keterpaduan penataan ruang.

i. Memberikan saran-saran untuk penyempurnaan peraturan, metodologi dan sebagainya yang berkaitan dengan penataan ruang.

Wewenang:

Dalam menjalankan tugasnya Komisi Perencanaan memiliki kewenangan:

a. memanggil dan menghadirkan berbagai pihak terkait, baik dalam konsultasi khusus maupun dalam berbagai pertemuan lain yang diselenggarakan;

b. meminta catatan atau bahan-bahan yang relevan yang dimiliki oleh para pihak terkait dengan perubahan dan gugatan publik atas rencana tata ruang.

c. memutuskan dilakukan perubahan kecil (minor revision), memberi rekomendasi langsung kepada DPRD untuk perubahan besar (major modification) dan mengajukan suatu perkara gugatan publik untuk diselesaikan oleh lembaga peradilan.

d. Dalam hal dilakukan perubahan kecil, komisi mempunyai kewenangan untuk melakukannya sendiri atau dibantu oleh pihak lain

.e. Wilayah kewenangan Komisi meliputi seluruh wilayah propinsi ( di Jakarta ) dan Kabupaten atau Kota.

Penataan ruang di negeri ini masih bersifat fait a complir, tidak demokratis dan merupakan keputusan final. Padahal praktek penyelenggaraan ketatanegaraan di negeri ini sudah jauh lebih maju. Kita bahkan telah memiliki lembaga indipenden yang bahkan dapat membatalkan Undang-undang, seperti Mahkamah Konstitusi. Kehadiran Komisi Perencaanaan di negeri ini sudah sangat diperlukan agar praktek penataan ruang dapat berlangsung secara adil, tidak ada lagi masyarakat yang haknya untuk membangun terpasung selama-lamanya untuk dan atas nama kepentingan umum, tidak bisa lagi yang kuat bertindak semena-mena terhadap yang lemah. Kehadiran Komisi Perencanaan juga dapat menjamin terlaksananya partisipasi masyarakat dalam penataan ruang, mulai dari proses perencanaan sampai pengawasan dan pengendalian pembangunan.

Iklan

1 Response to “KOMISI PERENCANAAN”


  1. 1 2ny
    02/01/2008 pukul 09:20

    Wah ini bagus ya, bisa jadi ajang ketemu berbagai konsep taru……
    Buatku masalahnya cuma agak sulit membaca dengan mata tuaku ini, bisa ga ya didesain dengan font yang agak besar…..
    Tq Bang Buyung……


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s


Anda pengunjung ke -

  • 75.051

Almanak

Januari 2008
S S R K J S M
« Des   Feb »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Iklan

%d blogger menyukai ini: