09
Jan
08

PENYIMPANGAN TATA RUANG


Disusun oleh : Ismail Zubir

Salah satu kritik yang sering dilontarkan masyarakat dalam penataan ruang adalah bahwa rencana tata ruang belum cukup efektip sebagai alat kendali pembangunan, terbukti dengan maraknya berbagai macam penyimpangan. Penyimpangan tata ruang terjadi pada hampir semua kota dan daerah di Indonesia. Pada kota-kota besar penyimpangan tersebut bahkan sudah sampai pada tingkatan yang mengkhawatirkan karena dampak yang ditimbulkannya sangat meresahkan.

Sebagai contoh di kota Jakarta misalnya, perubahan peruntukan kawasan hunian menjadi kegiatan komersial seperti yang terjadi di Kemang, Menteng, Kebayoran Baru dan belakangan ini mulai merambah ke kawasan Pondok Indah, telah menimbulkan berbagai macam permasalahan antara lain kemacetan lalu lintas, kesemrawutan bangunan, pencemaran dan penurunan kualitas lingkungan dan lain sebagainya. Lingkungan hunian yang semula asri menjadi semrawut, bising dan kumuh.

Mengapa hal tersebut bisa terjadi ? Siapakah yang bersalah ? Mengapa semua saling lempar kesalahan kepada pihak lain. Aparat menuding hal tersebut sebagai ulah masyarakat yang tidak mau patuh kepada ketentuan yang berlaku, sebaliknya masyarakat menuding hal tersebut karena kelemahan dan kecurangan aparat

Sebetulnya ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan tata ruang dan semua punya andil dalam hal tersebut , yakni sebagai berikut :

  1. Lemahnya pengawasan dan penertiban.
  2. Tidak ada peraturan yang cukup jelas
  3. Tidak adanya sinkronisasi perijinan
  4. Perilaku kolusip oknum
  5. Ketidak adilan rencana kota
  6. Prosedur perizinan yang berbelit-belit
  7. Terpaksa karena tidak punya pilihan

.Lemahnya pengawasan dan penertiban..

Penyimpangan tata ruang tidak akan terjadi apabila fungsi pengawasan dan penertiban dijalankan dengan baik. Ada beberapa kendala yang dijadikan alasan oleh pemerintah daerah saat ini, antara lain pengembangan institusi ( pada beberapa kota dan daerah ) yang khusus menangani tugas perencanaan maupun pengawasan belum terbentuk, di samping ada keterbatasan sumber daya manusia, biaya dan sarana penertiban.

Tidak ada peraturan yang cukup jelas.

Penyimpangan tata ruang dapat terjadi dalam berbagai modus. Yang paling mudah diketahui adalah penyimpangan peruntukan. Sedangkan yang paling sulit diketahui adalah penyimpangan ketentuan-ketentuan teknis, seperti pelampauan Koefisien Dasar Bangunan, Koefisien Lantai Bangunan, Garis Sempadan Bangunan, jarak bebas bangunan dan lain sebagainya. Penetapan jenis-jenis peruntukan maupun ketentuan-ketentuan teknis dalam satuan unit ruang seharusnya mengacu kepada peraturan zonasi. Tanpa adanya peraturan zonasi ini , tidak ada dasar hukum yang kuat untuk menindak semua jenis pelanggaran, karena perizinan yang diterbitkan itu sendiri sesungguhnya “cacat hukum” , sehingga apabila terjadi konflik yang diselesaikan lewat lembaga peradilan pemerintah seringkali dikalahkan. Bagi aparat juga sulit untuk mengambil tindakan atas berbagai macam pelanggaran, karena tidak jelas pasal mana yang dilanggar dan tidak jelas juga sanksi yang akan diberikan.

Saat ini dapat dikatakan hampir semua kota di Indonesia belum memiliki peraturan zonasi dimaksud.

Tidak adanya sinkronisasi perizinan

Penyimpangan tata ruang juga terjadi akibat tidak adanya sinkronisasi perizinan. Contoh yang paling gamblang adalah kasus Kemang, Kebayoran Baru dan terakhir Pondok Indah. Meskipun dari aspek tata ruang, terjadinya perubahan peruntukan hunian ke kegiatan komersial adalah menyimpang, tetapi dari aspek pengembangan usaha mungkin kegiatan tersebut seratus persen legal, karena memiliki izin usaha dari instansi terkait. Sebagaimana diketahui bahwa pada masa lalu sebelum otonomi daerah dilaksanakan, izin usaha perdagangan, industri, hotel dan restoran dan lain sebagainya, diterbitkan oleh para Kanwil, baik Kanwil Pariwisata, Perindustrian dan Perdagangan yang lebih loyal kepada pimpinannya di pusat, ketimbang kepada pimpinan daerah. Namum ironisnya situasi tersebut tetap berlanjut dalam era otonomi daerah sekarang ini. Padahal semua kewenangan tersebut telah dilimpahkan ke daerah. Unit-unit daerah terkait yang menangani hal tersebut belum mau dan bahkan tidak mau menjadikan rencana tata ruang sebagai pedoman dalam menerbitkan perizinannya.

Perilaku kolusip oknum yangmenangani penataan ruang

Selain itu sikap aparat di lingkungan unit yang diserahi tanggung jawab dalam penataan ruang, banyak yang bermental bobrok. Secara sadar mereka melakukan manipulasi terhadap rencana tata ruang. Akibatnya banyak ditemukan perizinan aspal, asli tetapi palsu. Berbagai cara dilakukan antara lain dengan memanipulasi data lokasi yang dimohon dengan merubah kordinat situasi terukur, manipulasi perizinan yang diterbitkan dengan merubah peruntukan, menerbitkan izin yang tidak sesuai blue print rencana tata ruang dan lain sebagainya untuk lokasi-lokasi yang bermasalah. Demikian juga dengan aparat pengawasan yang dengan sengaja membiarkan terjadinya berbagai macam pelanggaran dengan mengharap dapat memperoleh berbagai imbalan.

Ketidak adilan rencana kota

Undang-undang tentang Penataan Ruang menegaskan bahwa penataan ruang harus memenuhi asas-asas keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum. Tetapi kenyataannya keempat asas tersebut belum betul-betul dilaksanakan dalam penyusunan rencana tata ruang. Banyak masyarakat yang dirugikan oleh rencana tata ruang sebab tidak dapat memanfaatkan lahan yang dimiliki, karena ditetapkan untuk kepentingan umum atau sarana dan prasarana kota seperti jalan, ruang terbuka hijau, sekolah dan lain sebagainya. Sesungguhnya apabila ada kepastian kapan lahan mereka akan dibebaskan dan tentunya dengan gantirugi yang wajar maka sebetulnya hal tersebut tidak akan men imbulkan masalah. Tetapi kepastian tersebut tidak pernah ada. Bahkan ada masyarakat yang telah menunggu puluhan tahun tetapi sampai sekarang lahannya tidak kunjung dibebaskan Akhirnya mereka mengambil jalan pintas membangun tanpa izin ,bekerja sama dengan aparat perencanaan maupun pengawasan untuk melakukan berbagai macam pelanggaran.

Prosedur perizinan yang berbelit-belitProsedur perizinan yang berbelit-belit, lambat dan biaya tinggi dapat menyebabkan masyarakat frustasi. Akhirnya hal tersebut mendorong masyarakat untuk juga dengan berbagai cara membangun tanpa izin, yang belum tentu sesuai dengan rencana tata ruang. Terpaksa karena tidak punya pilihan

Penyimpangan juga dilakukan oleh kelompok masyarakat yang karena terdesak untuk kelangsungan hidupnya, menyerobot lahan-lahan strategis pengamanan objek-objek penting seperti bantaran kali, kolong jembatan, ruang terbuka hijau dan lain sebagainya. Mereka pada umumnya tidak punya pilihan lain karena pendapatan mereka tidak cukup untuk membeli rumah.

Upaya apa saja yang sekiranya dapat dilakukan untuk mengurangi dan bahkan mencegah berlanjutnya penyimpangan tata ruang ?.

Pertama ; tentu saja pengawasan oleh aparat perlu ditingkatkan.. Penertiban harus dilakukan sedini mungkin dan jangan menunggu setelah perkembangan di lapangan terlanjur jauh. Disamping itu sudah waktunya masyarakat dilibatkan secara langsung dalam pengawasan, caranya adalah dengan mengumumkan secara luas kepada masyarakat perizinan yang telah diterbitkan, baik yang menyangkut rencana kota, IMB, izin usaha dlsbnya, misalnya melalui Dewan Kelurahan (Jakarta) atau LSM di daerah. Dengan demikian masyarakat dapat mengetahui peruntukan untuk setiap lokasi yang dimohon dan kalau pelaksanaan pembangunannya menyimpang dapat melaporkannya kepada yang berwenang. Sanksi tidak hanya diberikan kepada masyarakat yang melanggar tetapi juga kepada aparat.

Kedua ; semua daerah dan kota harus memiliki peraturan zonasi. Seyogyanya peraturan ini merupakan peraturan nasional agar terjalin kesinambungan rencana dari tingkat nasional sampai ke tingkat lokal. Namun sambil menunggu, kota-kota dan daerah dapat mengambil inisiatip untuk menyusun peraturan zonasi ini dan ditetapkan dengan peraturan daerah, sehingga rencana tata ruang sampai pada tingkat operasionalnya akan memiliki landasan hukum yang kuat.

Ketiga ; ke depan tidak ada pilihan lain bahwa dalam proses penyusunan rencana tata ruang pada berbagai tingkatan harus melibatkan peran serta masyarakat secara aktip. Prinsip yang harus ditegakkan untuk memenuhi keempat asas penataan ruang sebagaimana tersebut dalam uraian sebelumnya adalah bahwa setiap orang yang memiliki sebidang tanah yang sah harus dihormati hak kepemilikannya ( property right ) dan harus dijamin haknya untuk memanfaatkan atau membangun lahannya bagi kepentingannya sendiri ( development right ). Sebetulnya program land consolidation dan land readjustment adalah program yang sangat sesuai dalam menegakkan prinsip tersebut, di mana tidak seorangpun akan dirugikan haknya asalkan semua merelakan secara proporsional sebagian kecil dari lahannya untuk kepentingan umum. Namun selama administrasi pertanahan belum baik, program tersebut masih sulit dilaksanakan. Sementara itu Pemerintah berdasarkan undang-undang memang memiliki hak untuk memanfaatkan lahan milik masyarakat ( hak eminen domain ) untuk kepentingan umum. Tetapi seringkali tidak ada kejelasan tentang waktu pembebasannya. Oleh karena itu perlu ditentukan batasan waktu maksimal pembebasan lahan dan setelah batasan waktu tersebut berakhir maka masyarakat dapat mengajukan beli paksa kepada pemerintah atau menuntut haknya untuk membangun dipulihkan atau bila tidak dipenuhi juga dapat melakukan gugatan kepada pemerintah lewat lembaga peradilan .

Keempat ; prosedur perizinan harus disederhanakan. Pelayanan prima untuk masyarakat menengah bawah seperti yang diselenggarakan Pemda DKI Jakarta di setiap kecamatan merupakan langkah yang sangat baik, tetapi belum diikuti pada tingkat kotamadya.

Kelima ; sudah waktunya dikembangkan e permit untuk mencegah terjadinya manipulasi perizinan. Atau sekurang-kurangnya semua perizinan yang menyangkut tata ruang sudah harus berbasis digital, sehingga tidak ada lagi pekerjaan yang dilakukan secara manual. Dengan demikian proses pekerjaan dapat dilakukan lebih cepat dan dengan sendirinya penghematan waktu juga akan tercapai.

Keenam ; harus dilakukan kordinasi perizinan antar instansi terkait. Sekarang ini tidak ada lagi Kanwil-kanwil yang menerbitkan perizinan di tingkat propinsi, kabupaten dan kota dan sudah sepenuhnya berada dibawah kendali Gubernur, Bupati dan Walikota. Oleh karena itu semua perizinan yang menyangkut pemanfaatan bangunan harus menjadikan rencana tata ruang sebagai acuan. Antara izin usaha dengan rencana tata ruang tidak boleh bertentangan. Salah satu cara untuk mencapai hal tersebut seperti yang diterapkan pada beberapa kota di Amerika, untuk kegiatan non hunian ditetapkan persyaratan harus memiliki sertifikat penggunaan zoning. Disini paling tidak sebagai langkah awal hal tersebut dapat diatur melalui instruksi ataupun keputusan gubernur bupati dan walikota kepada instansi terkait, yang menegaskan bahwa dalam menerbitkan perizinan harus mengacu kepada rencana tata ruang.

Gitu aja kok repot.

Iklan

1 Response to “PENYIMPANGAN TATA RUANG”


  1. 1 2ny
    27/02/2008 pukul 05:18

    Id, iya nih repot membacanya harus pakai kaca pembesar, yang banyak padahal cuma “pembesar” hehehe…… gitu aja repot !


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


Anda pengunjung ke -

  • 62,466

Almanak

Januari 2008
S S R K J S M
« Des   Feb »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  


%d blogger menyukai ini: