Arsip untuk Maret, 2009

04
Mar
09

3.2. Jenis dan jenjang rencana di Indonesia


Di negeri tercinta ini jenis dan jenjang rencana kota sebelum diterbitkannya berbagai macam peraturan oleh Pemerintah Indonesia mengenai hal tersebut, digunakan ketentuan yang dibuat oleh Pemerintah Hindia Belanda sebagaimana diatur dalam SVV/SVO 1948. Jenis dan jenjang rencana juga terdiri dari 3 level, yaitu Stadsplan untuk rencana makro, Stadzoningen untuk rencana meso dan Detail Stadsplan untuk rencana mikro.

Pada tahun 1980 Menteri Dalam Negeri menerbitkan Permendagri No. 4 Tahun 1980 tentang Jenis dan Jenjang Rencana Kota sebagai pengganti dari ketentuan warisan Belanda. Namun rupanya Menteri Pekerjaan Umum tidak mau ketinggalan, kemudian juga menerbitkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum tentang hal yang sama tetapi dengan terminologi yang berbeda. Hal ini tentu saja membingungkan aparat daerah. Akhirnya diadakanlah istighozah dan terbitlah Permendagri No. 2 Tahun 1987 yang disepakati semua pihak.

Undang-undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang Peraturan dan Pemerintah No. 69 Tahun 1996 tentang Peranserta Masyarakat Dalam Penataan Ruang akhirnya menetapkan ketentuan tentang jenis-jenis rencana tata ruang dengan klasifikasi dan peristilahan yang berbeda.

slide11Dari perjalanan sejarah tersebut terlihat bahwa prinsip membagi rencana kota ke dalam 3 jenjang sebagaimana yang berlaku di dunia perencanaan seantero jagad tetap dipegang pada saat itu. Sayangnya Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang membuatnya menjadi rancu. Selain mengklasifikasikan penataan ruang berdasarkan wilayah administratip, juga berdasarkan hal-hal yang sifatnya sektoral/parsial antara lain berdasarkan sistim, fungsi utama kawasan, kegiatan kawasan dan nilai strategis kawasan (pasal 4). Belum jelas seperti apa substansi rencana tersebut, di mana posisinya dan bagaimana kesetaraannya dengan jenis rencana tata ruang lainnya.

Pada hakekatnya semua jenis rencana akan menempati wilayah geografis / teritorial Kabupaten dan Kota. Padahal setiap daerah sudah memiliki rencana tata ruang masing-masing. Dampaknya akan terjadi tumpang tindih rencana yang akan membuat aparat daerah bingung. Seyogyanya hanya ada satu rencana tata ruang di daerah yang menjadi panglima. Kalaupun ada kepentingan-kepentingan tingkat nasional maupun propinsi maka dapat ditetapkan kawasan-kawasan yang termasuk ke dalam kategori “ overlay zone “ pada tingkatan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Propinsi yang kemudian penjabarannya diserahkan kepada daerah seperti diilustrasikan dalam tabel berikut :

slide-6Pada kawasan yang ditetapkan sebagai “ overlay zone ” tersebut tetap berlaku ketentuan tentang zonasi sesuai dengan tingkatan rencana masing-masing tetapi dapat diberlakukan supplement regulation sesuai dengan kepentingannya.Atau dapat juga meniru konsep yang dibuat oleh Inggris yang menetapkan local plan dapat dikemas dalam berbagai macam bentuk rencana seperti telah diuraikan di atas, yaitu subjet plan / topic plan, district plan dan actioan area plan.

Di sisi lain tingkat kedalaman rencana rinci dalam UUPR 26/07 ( pasal 14 ayat 1 UUPR ) dan kesetaraannya dengan konsep-konsep sebelumnya belum jelas. Oleh karena itu sementara belum ada kejelasan maka dalam buku ini digunakan istilah yang umum saja.

Iklan
04
Mar
09

Bab III,3.1. Jenis dan jenjang rencana kota


Di berbagai kota di dunia hanya terdapat 3 jenis rencana kota yang sifatnya hirakis yaitu rencana makro, rencana meso dan rencana mikro ( istilah ini penulis gunakan agar tidak rancu dengan istilah yang selama digunakan ini yaitu Rencana Rinci untuk rencana yang bersifat meso. Sesungguhnya rencana rinci adalah tingkatan rencana yang terendah ).

Rencana makro, adalah rencana yang bersifat umum, stretegik dan konsepsional, lebih banyak berisi uraian yang sifatnya deskriptip dan retorik, memuat tentang visi, misi, tujuan , sasaran , kebijakan pembangunan kota , arahan pembangunan kota yang bersifat diagramatis dan pengembangan zona-zona utama.

Rencana meso , adalah rencana yang bersifat sudah lebih teknis, tidak terlalu banyak lagi uraian yang bersifat deskriptip dan tidak lagi bersifat diagramatis seperti dalam rencana makro, tetapi sudah betul-betul mengikuti kondisi geografis yang nyata, memberikan gambaran yang lebih jelas tentang pengembangan infrastruktur dan pengembangan zona-zona yang lebih spesifik. Inilah sesungguhnya rencana yang umumnya dikenal dengan istilah zoning plan dan merupakan jembatan dalam penyusunan rencana mikro.

Rencana mikro, adalah rencana rinci yang sudah menggambarkan tentang paket- paket penggunaan, dimensi-dimensi teknis perpetakan, right of way, sempadan bangunan, koeffisien dasar bangunan, koeffisien lantai bangunan, koeffisien dasar hijau dlsbnya. Rencana ini dikenal juga yang dengan istilah land use plan dan menjadi dasar dalam penerbitan berbagai macam izin yang menyangkut pembangunan kota.

Adapun terminologi yang digunakan untuk ketiga jenis rencana tersebut di atas pada beberapa negara ataupun kota berbeda-beda. Di negeri Inggris misalnya, rencana makro disebut structure plan, rencana mesonya disebut Local Plan. Local Plan dapat berupa subject plan atau topic plan, district plan bila menyangkut wilayah administrasi (setingkat kecamatan) atau action area plan yang sudah dilengkapi dengan tahapan dan skema pembiayaan. Sedangkan rencana mikronya disebut subdivision plan ( rencana perpetakan ). Di Perancis, rencana makronya disebut Schema Directuer d ‘ Amenagement Urbain / Arahan Skematis Pembangunan Kota ( SDAU), rencana mesonya disebut Plan d ‘ Occupation de Sol / Rencana Pemanfaatan Lahan ( POS ) sedangkan rencana mikronya disebut Plan Local d’Urbanisme / Rencana Lokal Kota (PLU). Di Amerika Serikat istilah yang digunakan sangat beragam antara satu kota dengan kota lainnya, antara lain comprehensive plan, general plan atau strategic plan untuk rencana makro; zoning plan, functional plan untuk rencana meso dan land use plan / sub division plan untuk rencana mikro. Di Singapura rencana makronya disebut Concept Plan, rencana mesonya disebut Development Guide Plan (untuk setiap distrik yang terdiri dari 55 distrik) sedangkan rencana mikronya disebut subdivision plan.

slide23Pertanyaannya adalah mengapa jenis dan jenjang rencana kota yang berlaku diberbagai negara di dunia tersebut dibakukan seperti itu. Alasan yang paling utama adalah karena rencana kota dalam berbagai jenjang tersebut semua kandungan materinya disusun berdasarkan peraturan zonasi.

Kedudukan peraturan zonasi dalam konteks perencanaan adalah seperti terlihat dalam diagram berikut :

slide-8mm