Arsip untuk Februari, 2011

08
Feb
11

RTRW 2030-WIKIPLAN JAKARTA


DISUSUN OLEH :  ISMAIL ZUBIR

Judul ini bukan ingin meniru Wikileak apalagi Wikipedia. Wikiplan di sini maksudnya adalah Weaky Plan, rencana yang banyak kelemahannya. Raperda RTRW 2030 telah selesai disusun tetapi memiliki banyak kelemahan.  Padahal nasib Jakarta 20 tahun ke depan sangat tergantung pada RTRW tersebut.

Beberapa diantaraya adalah sebagai berikut :

Kelemahan pertama ,

RTRW 2030 tidak disusun berlandaskan pada akar permasalahan Jakarta, tetapi pada permasalahan umum kota-kota besar lainnya sehingga solusinya juga bersifat umum.  Apa sesungguhnya  akar permasalahan Jakarta ?.

1.  Jakarta kehilangan lahan yang sangat luas sejak era kemerdekaan

Sebelum kemerdekaan, wilayah Jakarta yang saat itu bernama Batavia mencakup areal yang sangat luas  dengan batas-batas sebagai berikut ; seb. utara – Teluk Jakarta termasuk Kep. Seribu; seb. selatan – onder distrik Parung, Depok, Cibinong, dan sebagian Citeureup; seb. timur – Kali Cileungsi dan Kali Bekasi ( dengan daerah kecil di seberangnya dekat kota Bekasi ; seb. barat – Kali Cisadane ( dengan daerah kecil di seberangnya dekat Tangerang). Wilayah tersebut dinamakan GEWEST BATAVIA EN OMMELANDEN dengan luas sebesar 1800 km2 ( lk 3 kali luas Jakarta sekarang ), berada di  bawah yurisdiksi Propinsi Jawa Barat.

Setelah kemerdekaan wilayah ini dipecah  menjadi wilayah Kotapraja Jakarta dan sebagian besar wilayahnya dicerai berai ke dalam wilayah administrasi beberapa Kabupaten sekitarnya, antara lain Tangerang, Bogor dan Bekasi.. Ketika Kotapraja Jakarta ditingkatkan statusnya menjadi Propinsi Daerah Khusus Ibukota, lahan yang semula milik Jakarta tidak dikembalikan.

Menghadapi masalah kebutuhan lahan yang meningkat, maka sebagai solusinya RTRW 2030 mengusulkan reklamasi perairan Jakarta seluas lk 1000 ha. Karena biayanya  yang mahal, reklamasi hanya akan menjadi proyek ambisius dan prestisius para pengembang saja, tidak akan terjangkau oleh masyarakat kelas bawah dan tidak dapat menampung penduduk dalam jumlah besar. Reklamasi tidak akan menyelesaikan masalah, tetapi sebaliknya berpotensi menimbulkan masalah. Jakarta harus belajar dari pengalaman Kobe di Jepang, Pada waktu terjadi gempa di sana, seluruh kawasan pelabuhan Kobe lenyap. Padahal pusat gempanya sendiri terjadi di luar Kobe pada jarak lk 90 km. Gempa tsb menghasilkan gempa susulan yang bersifat tremor dan peristiwa itulah yang melenyapkan pelabuhan Kobe dari muka bumi Ternyata kawasan Pelabuhan Kobe dibangun di atas lahan reklamasi. Guncangan yang bertubi-tubi mengakibatkan lahan reklamasi amblas. Maka untuk menambah lahan Jakarta, reklamasi bukan pilihan.

Belakangan ini juga muncul gagasan Greater Jakarta. Greater Jakarta dalam konteks perencanaan bukan barang baru. Rencana Induk 65-85 sudah melontarkan gagasan tersebut, tetapi tidak berhasil karena ego kedaerahan yang tinggi dari wilayah sekitar Satu-satunya pilihan adalah memperjuangkan kembali lahan milik Jakarta seutuhnya seperti keadaannya “ tempo doeloe”. Inilah Greater Jakarta yang sesungguhnya.

2. Perubahan Grand Design Jakarta dari agropolitan menjadi metropolitan.

Kringen Type Verordening (KTV) 1941, yaitu peraturan tentang pembangunan kota di Jakarta, mengarahkan Jakarta sebagai kota agropolitan. Para penguasa Jakarta menghendaki Jakarta tampil sebagai kota metropolitan. Kota agropolitan ditandai  dengan hunian yang beragam dengan corak perkotaan maupun pedesaan dan kegiatan pertanian sebagai sekatnya. Sedangkan kota metropolitan bersifat “fully urbanized”, berbasis manufaktur, trade dan services dan fisik kota yang menyatu . KTV 41 kemudian dianggap tidak relevan, diganti dengan peraturan lain yang sifatnya tidak jelas, sangat partial, tumpang tindih dan terkadang kontradiktip. Hampir semua peraturan dimaksud  hanya diatur berdasarkan Surat Keputusan atau Instruksi Gubernur semata dan kebanyakan dari peraturan dimaksud hanya menguntungkan  para pengembang besar saja. Dari sisi hukum Sk Gubernur maupun Instruksi Gubernur kedudukannya sangat lemah bila tidak ada payungnya di dalam Peraturan Daerah.

3. Miskonsepsi Master Plan 1965-85

Keinginan menjadikan Jakarta sebagai kota metropolitan diwujudkan ke dalam Rencana Induk 1965-1985. Namun secara konsepsional RI 65-85 memiliki kesalahan yang mendasar. Dalam kota metropolitan kegiatan bersifat  sporadis  (menyebar) dan memiliki banyak pusat kegiatan ( multinucleus). Rencana Induk 65-85 menganut pola kegiatan yang bersifat konsentris dalam radius 15 km dari Monas dengan single majority center ( mono nucleus ), dikenal dengan kota inti. Sebetulnya konsep ini hanya cocok untuk kota-kota skala kecil. Semua kegiatan dipusatkan hanya pada kota inti. Inilah yang menyebabkan kota inti menanggung beban yang sangat tinggi dan menimbulkan berbagai macam masalah lingkungan yang terjadi saat ini seperti kesemrawutan, kekumuhan dlsbnya. Seharusnya Raperda RTRW 2030 menggembosi peranan kota inti sebagai majority center dengan merelokasikan beberapa kegiatan penting ke tempat lain baik ke pinggiran Jakarta atau bahkan keluar Jakarta dan membangun pusat kegiatan baru yang setara dengan kota inti. Sentra Primer Barat dan Timur yang dibangun saat ini, tidak lebih hanya berperan sebagai pusat administrasi kewilayahan saja.

4. Penghapusan trem dari Jakarta.

Penghapusan trem dari Jakarta merupakan awal keterlibatan pengusaha otomotif dalam menguasai tranportasi Jakarta. Trem diganti dengan bus kota dan kendaraan pribadi. Sampai hari ini belum ada satupun moda transportasi massal yang bisa menggantikan trem. Kekuatan lobby para`pengusaha otomotif tersebut terus berlangsung hingga saat ini. Raperda RTRW 2030 sama sekali tidak mengatur pembatasan pertumbuhan kendaraan baik roda 4 maupun roda 2. Jakarta juga harus belajar dari kota Kaohsiong di Taiwan yang telah membangun jaringan MRT tetapi sepi penumpang. Tidak adanya pembatasan pertumbuhan kendaraan menyebabkan warganya lebih memilih menggunakan kendaraan roda 2 yang jumlahnya kini telah mencapai 11 juta unit.

5. Perubahan morphologi Jakarta

Banjir yang terjadi di Jakarta salah satu penyebabnya adalah akibat terjadinya perubahan morphologi kota secara drastis. Lahan-lahan pesawahan langsung diuruk dengan menimbun jaringan saluran irigasi yang ada. Padalah saluran irigasi tersebut telah membentuk sistim jaringan tata air yang terintegrasi. Ketika diuruk sistim ini terputus dan mengakibatkan luapan air. Jakarta harus belajar dari Tokyo dan Bangkok yang memiliki aturan tentang transformasi lahan pertanian menjadi lahan perkotaan secara gradual tanpa merubah pola-pola yang terbentuk dari jaringan irigasi dan tanggul-tanggul yang ada untuk pembangunan jaringan infrastruktur kota. Tokyo dan Bangkok jarang sekali mengalami banjir yang parah, padahal sama seperti Jakarta, lokasinya berada pada dataran delta yang  rendah.

6. Miskonsepsi peremajaan kota

Agglomerasi penduduk kota-kota di Indonesia pada umumnya memiliki karakter yang serupa dengan kota-kota di Amerika. Di Amerika Serikat dan juga di Indonesia, kota tumbuh karena para pendatang (imigran), sehingga pusat kotanya merupakan tempat hunian orang miskin. Berbeda dengan kota-kota di Eropa, kota terbentuk  karena  kegiatan monarki, sehingga pusat kotanya merupakan tempat hunian para bangsawan dan orang-orang kaya. Program peremajaan kota di Jakarta, menggusur habis penduduk miskin dari pusat kota dan menggantikannya dengan hunian orang-orang kaya, meniru kota-kota di Eropa.  Padahal sebagian besar dari mereka banyak yang masih  bekerja di pusat kota dan karena digusur ke pinggiran, akhirnya berdampak terhadap  pengadaan sarana dan prasarana transportasi.

7. Pembangunan berbasis koridor.

Hampir semua bangunan tinggi di Jakarta diarahkan pada koridor jalan utama, begitu juga dengan pembangunan kegiatan komersial. Kebijaksanaan untuk membangun 10 koridor utama pada era Gubernur Wiyogo masih terus berlanjut hingga kini. Kebijaksanaan ini telah menyebabkan bangkitan lalulintas yang tinggi di sepanjang koridor tersebut, di samping menjadi beban dalam pembangunan jaringan utilitas, karena biaya yang dikeluarkan  jauh lebih mahal.

Kelemahan kedua,

Penyusunan RTRW 2030 tidak dilandasi pada peraturan legislasi yang jelas dan memiliki dasar hukum yang kuat,  sehingga tidak bisa dikategorikan sebagai “ statutory planning “ ( rencana yang disusun berdasarkan peraturan legislatip ). Kondisi ini akan menyebabkan RTRW bersifat multitafsir dan manipulatip dalam penjabarannya dan cenderung membela  kepentingan baik penguasa dan pengusaha, ketimbang kepentingan masyarakat.

Peraturan legislasi dimaksud adalah peraturan zonasi yang seharusnya disusun terlebih dahulu dan bahkan telah diamanatkan jauh-jauh hari seperti tercantum dalam Perda 6 tahun 1996 tentang RTRW 2010.  Kengganan untuk menyusun peraturan dimaksud patut dipertanyakan. Padahal untuk pembangunan gedung saja ada Peraturan Daerah tentang Peraturan Bangunan Jakarta, maka seharusnya untuk pembangunakota ada Peraturan Daerah tentang hal tersebut.

Kelemahan ketiga,

Raperda RTRW 2030 sama sekali  belum mempertimbangkan adanya wacana baru tentang pembenahan total Jakarta sebagaimana yang telah disampaikan Presiden dan Wakil Presiden.  Pemindahan ibukota sebagai salah satu opsinya ataupun opsi-opsi lain yang diusulkan akan menyebabkan perubahan radikal dalam penataan ruang. Karena hal tersebut masih dalam kajian maka  seharusnya  pembahasan Raperda RTRW 2030 menunggu hasil kajian tersebut.

Masih banyak lagi kelemahan lainnya, tetapi sementara akan dicukupkan hingga di sini saja.


Iklan