Arsip untuk Juni, 2011

23
Jun
11

PERATURAN GANJIL GENAP AKAN SENGSARAKAN RAKYAT JAKARTA


Pemprov DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya sudah gila dan kalap. Frustrasi dengan berbagai kegagalan dalam mengangani masalah kemacetan lalulintas di Jakarta, rencananya bulan Agustus mendatang, Peraturan Gagap akan diuji coba dan Oktober ditetapkan. Mereka bilang dengan peraturan ini kemacetan akan berkurang 50 %. Itu berarti semua jenis kendaraan, termasuk juga angkutan umum ( bus, angkot, taxi, bajaj dlsbnya ) dan angkutan barang ( truk dlsbnya ) harus masuk kandang selang sehari. Padahal tanpa mengandangkan separuh dari angkutan tersebut, seluruh armada angkutan umum yang ada, tidak akan mampu menampung ledakan angkutan penumpang yang dahsyat pada saat peraturan gagap diberlakukan.

Menurut data Dishub DKI saat ini jumlah kendaraan di Jakarta ada lk 7 juta, terdiri dari kendaraan umum lk 2 juta, kendaraan pribadi mobil / motor 5 juta. Maka sebanyak lk 2,5 juta kendaraan pribadi harus masuk kandang setiap harinya. Pemilik kendaraan dipaksa pindah ke angkutan umum. Minimal akan ada 2,5 juta penumpang baru harus diangkut oleh angkutan umum bila dianggap setiap kendaraan digunakan 1 orang, meskipun kenyataannya ada yang lebih dari 1 orang. Maka harus disediakan minimal 25.000 bus baru berkapasitas 100 penumpang. Apakah Pemprov sudah siap ????????. Menambah 100 bus trans Jakarta saja tidak mampu. Apakah akan membiarkan para penumpang baru ini berjalan kaki, naik sepeda atau pakai sepatu roda untuk pergi ke kantor dan  berbelanja? Apakan akan membiarkan banyak anak sekolah yang akan terlantar ? Udah gila kali ya.

Apakah juga sudah dihitung kerugian ekonomi yang akan dipikul kelompok UKM ?. Bagaimana nasib pedagang bubur ayam, sayur, bakso, tukang ojek, dll yang menggunakan motor ? Bagaimana nasib pedagang kecil lain yang menggunakan mobil untuk berjualan atau delivery barang ? Bagaimana nasib supir pribadi yang harus dipotong separuh gajinya? Apakah sudah dipikirkan ?

Mereka cuma melihat ada kota di negara lain  berhasil menerapkan peraturan ini. Tetapi mata mereka buta tidak melihat bahwa kota-kota itu sudah punya sistim angkutan umum cepat massal yang memadai, murah dan nyaman. Program pembatasan lalulintas baik 3 in 1, road pricing ( electronic or not ), gagap dlsbnya, di mana saja di dunia baru dilaksanakan setelah sistim angkutan umum massal cepat tersedia.

Pemilik kendaraan adalah penyumbang terbesar PAD Jakarta, melalui Pajak Kendaraan Bermotor ( PKB ). Kita menganggap pajak tersebut adalah sebagai pengganti hak penggunaan jalan raya setahun penuh, bukan separuh. Maka seharusnya sebagai kompensasi akibat pengeluaran ekstra pemilik kendaraan, PKB dipotong 50 %.

Sekarang ini bicara dengan Pemprov sudah tidak ada gunanya. Pemilik kendaraan harus bersatu untuk melaksanakan boikot bayar PKB bila peraturan gagap diberlakukan. Tanpa PKB para pejabat Pemprov akan kehilangan gaji. Informasikan masalah ini seluas-luasnya.  Kita perlu pemimpin Jakarta yang mengerti rakyat, bukan yang mengaku akhli tetapi tidak punya akal.

Iklan