Arsip untuk Januari, 2017

18
Jan
17

REKLAMASI PANTAI JAKARTA, MASIH RELEVANKAH?


Oleh : Ismail Zubir
Pro dan kontra reklamasi pantai Jakarta masih berlanjut hingga kini. Namun hanya sedikit yang tahu latar belakang mengapa program reklamasi pantai Jakarta digagas. Kebetulan saya termasuk pelaku sejarah yang ikut menyiapkan program reklamasi pantai Jakarta, semasa masih aktip bekerja di Dinas Tata Kota DKI. Pada saat digagas, ada alasan yang kuat untuk menempuh kebijakan tersebut, tetapi saat ini saya anggap tidak lagi relevan.
Pada saat penyusunan Rencana Umum Tata Ruang ( RUTR ) DKI Jakarta 1985 -2005 sebagai kelanjutan dari Rencana Induk Jakarta 1965 – 1985 yang telah berakhir masa berlakunya, jumlah penduduk Jakarta tahun 1985 mencapai angka 6 juta jiwa dengan rate pertumbuhan penduduk mencapai angka lk 4 % / tahun. Rate pertumbuhan yang tinggi ini terutama dipengaruhi oleh faktor urbanisasi. Dengan rate pertumbuhan setinggi itu maka perkiraan jumlah penduduk Jakarta pada tahun 2005 akan mencapai 18 juta jiwa, sedangkan lahan Jakarta terbatas dan hanya mampu menampung 12 juta jiwa. Kelebihan penduduk sebanyak 6 juta jiwa, diasumsikan akan ditampung di wilayah Bodetabek ( Plan A ). Tahun 1995 ketika diadakan evaluasi terhadap RUTR 2005 sebagai amanat dari UU No 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang, maka disusunlah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi ( RTRWP ) Jakarta 2010. Rate pertumbuhan Jakarta masih cukup tinggi, diperkirakan penduduk Jakarta tahun 2010 akan mencapai 12,5 juta jiwa. Jadi ada kebutuhan lahan untuk menampung penduduk sebanyak 0,5 juta jiwa lagi. Sementara itu lahan kota Jakarta tidak bertambah, di sisi lain perkembangan Bodetabek saat itu masih tersendat dan belum siap menampung limpasan penduduk Jakarta. Maka muncullah ide menambah lahan Jakarta melalui program reklamasi pantai yang kemudian diakomodasikan di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2010. Jadi sesungguhnya program reklamasi pantai Jakarta adalah Plan B untuk mengatasi masalah kependudukan.
Ketika RTRWP 2010 berakhir, jumlah penduduk Jakarta saat itu mencapai lk 9,6 juta jiwa, jauh dibawah target 12,5 juta jiwa. Berarti rate pertumbuhan penduduk Jakarta turun drastis. Setelah dicermati, ternyata penurunan Itu terjadi sejak pergantian rezim tahun 1998. Maka RTRWP Jakarta 2030 menetapkan perkiraan penduduk Jakarta tahun 2030 hanya akan mencapai 12,5 jiwa, sama dengan perkiraan tahun 2010. Pertanyaannya, mengapa rate pertumbuhan Jakarta sebelum era reformasi begitu tinggi tetapi setelahnya turun drastis ? Ada dua kemungkinan.
Kemungkinan pertama : menurunnya arus urbanisasi.
Arus urbanisasi yang tinggi sebelum era reformasi disebabkan oleh 2 faktor : pertama, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi saat itu akibat booming minyak bumi ; kedua, faktor politik di masa rezim orde baru. Setiap menjelang Pemilu, salah satu kontestan agar bisa menang di Jakarta, secara masif mendatangkan penduduk luar daerah untuk mencoblos di Jakarta. Setibanya di Jakarta para migran ini disediakan tempat penampungan sementara dan langsung diberikan KIPEM ( Kartu Identitas Penduduk Musiman ). Banyak dari mereka yang akhirnya menetap di Jakarta dan tidak pulang kampung. Inilah yang ikut menyumbang arus urbanisasi yang tinggi ke Jakarta, yang bisa disebut urbanisasi politik ( urbanilitik ).
Setelah krisis ekonomi 1998, kondisi perekonomian kita terpuruk, banyak pekerja di Jakarta yang di PHK yang akhirnya memilih pulang kampung. Di sisi lain dengan sistim demokrasi yang semakin baik tidak ada lagi urbanilitik. Inilah yang menyebabkan rate pertumbuhan penduduk Jakarta menurun drastis.
Kedua : terjadinya migrasi penduduk Jakarta ke wilayah Bodetabek.
Wilayah Bodetabek yang sebelumnya belum siap menampung limpasan penduduk Jakarta, ternyata selama hampir 2 dekade terakhir mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Hal ini terutama karena dukungan infrastruktur seperti jalan tol yang telah menjangkau seluruh wilayah Bodetabek, juga karena peningkatan layanan kereta api double track. Di samping itu dengan penawaran harga rumah tinggal yang lebih murah dibanding Jakarta dan dukungan fasilitas yang memadai seperti sekolah, rumah sakit, pusat2 perbelanjaan dlsbnya, maka banyak penduduk Jakarta tertarik untuk bermigrasi dan menetap di wilayah Bodetabek.
Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa :
Pertama ; reklamasi pantai Jakarta belum merupakan kebutuhan yang mendesak saat ini, sehingga tidak cukup alasan untuk melanjutkannya. Barangkali itulah sebabnya mengapa semasa Fauzi Bowo menjadi gubernur, izin reklamasi ditangguhkan. Oleh karena itu perlu dillakukan moratorium reklamasi pantai Jakarta selama 10 tahun. Ini adalah waktu yang cukup untuk mempelajari berbagai dampak yang akan timbul dari pembangunan pulau2 yang sudah ada sekarang dan juga untuk melakukan evaluasi kependudukan, untuk menentukan apakah reklamasi pantai ( Plan B ) perlu dilanjutkan atau tidak.
Kedua : ada cukup alasan untuk mengunci pertumbuhan penduduk Jakarta tidak lebih dari 12 juta sesuai ambang batasnya, seperti harapan semula ( Plan A, RUTR 2005 ), dengan pertimbangan, pertama ; mobilitas penduduk Jakarta ke wilayah Bodetabek dan begitu juga sebaliknya akan semakin mudah dengan dibangunnya beberapa jalan tol baru, antara lain Bekasi-Cawang-Kampung Melayu ( Becakayu ), Cinere-Karang Tengah-Antasari, Cinere-Jagorawi, Cikarang-Priok dll dan juga rencana pembangunan jaringan kereta api double double track, Manggarai-Bekasi, LRT ke Cibinong dan lain sebagainya, kedua ; ketimbang menambah luas daratan Jakarta melalui program reklamasi pantai, lebih baik memperjuangkan seluruh wilayah Batavia zaman dulu kembali menjadi milik Jakarta. Sebelum kemerdekaan, wilayah Jakarta yang saat itu bernama Batavia mencakup areal yang sangat luas dengan batas-batas sebagai berikut ; seb. utara – Teluk Jakarta termasuk Kep. Seribu; seb. selatan – onder distrik Parung, Depok, Cibinong, dan sebagian Citeureup; seb. timur – Kali Cileungsi dan Kali Bekasi ( dengan daerah kecil di seberangnya dekat kota Bekasi ; seb. barat – Kali Cisadane ( dengan daerah kecil di seberangnya dekat Tangerang). Wilayah tersebut dinamakan GEWEST BATAVIA EN OMMELANDEN dengan luas sebesar 1800 km2 ( lk 3 kali luas Jakarta sekarang ), meliputi wilayah Jakarta sekarang ditambah Teluk Naga, Batu Ceper, Kota Tangerang, Serpong, Ciputat, Gunung Sindur, Sawangan, Depok, Cimanggis, Cibinong, Gunung Putri, Sentul, Kota Bekasi, Babelan dan Bojong. Maka untuk mengembalikan wilayah Batavia ke haribaan Jakarta, cuma ada satu cara yang bisa ditempuh, yaitu judicial review Undang-undang tentang Ibukota, tentang Propinsi Jawa Barat dan tentang Propinsi Banten melalui Mahkamah Konstitusi. Inilah jalan pintas yang dapat ditempuh dan telah telah berhasil dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tambrauw beberapa waktu yang lalu. Sebagaimana diberitakan dalam harian Kompas, pada tahun 2008, Pemerintah Kabupaten Tambrauw berebut distrik dengan Pemerintah Kabupaten Manokwari dan Pemerintah Kabupaten Sorong di Papua Barat. Ketiganya memperebutkan lima distrik yang diputus Mahkamah Konstitusi masuk ke Tambrauw. Kelima distrik yang diperebutkan itu adalah Ambarbaken, Kebar, Senopi dan Mubrai, yang sebelumnya masuk ke Manokwari, serta Kwoor, yang sebelumnya masuk ke Kabupaten Sorong. Alasan Mahkamah Konstitusi adalah sebagaimana dikatakan oleh juru bicara MK yang saat itu dijabat Akil Mochtar, Tambrauw itu suku sendiri, punya wilayah adat hukum sendiri. Kalau digabung ke Manokwari dan Sorong, hak politik, ekonomi, sosial dan budayanya tidak terakomodasi. Harian Kompas juga pernah memberitakan, kesulitan anak-anak sekolah di Kabupaten Tangerang yang harus belajar bahasa Sunda, sebagai mata pelajaran muatan lokal, padahal itu bukan bahasa ibu mereka dan sehari-hari mereka bicara pakai bahasa Betawi. Begitu juga dengan Kabupaten Bekasi yang sebagian besar terdiri dari etnis Betawi.
Mengembalikan wilayah Batavia seperti dulu lagi adalah pilihan terbaik buat masa depan Jakarta. Ayo bung, mari rebut kembali.

Iklan
16
Jan
17

PEMICU BANJIR DI JAKARTA


By : Ismail Zubir

Dr thn ke thn, banjir di Jakarta bukannya semakin berkurang, sebaliknya malahan bertambah parah. Pada saat hujan lebat, genangan air di berbagai tempat semakin meluas, luapan air kali semakin tinggi. Mengapa hal itu terjadi ? Jawabannya sederhana, kalau dulu hanya ada bbrp faktor saja yg memicu banjir, sekarang ini faktor pemicunya semakin banyak. Menurut catatan saya, ada 11 pemicu banjir di Jakarta yg dapat dikelompokkan ke dalam 8 faktor internal dan 3 faktor eksternal, yakni sebagai berikut :

Faktor internal :

Pertama ; kondisi geografis Jakarta yang terletak pada delta dataran rendah.
Kondisi geografis Jakarta yg berada pada delta dataran rendah, sejatinya adl tempat air kumpul2. Jakarta dulunya terdiri dr rawa dan daratan berbentuk pulau. Bbrp tempat di Jakarta bahkan dinamakan sesuai kondisinya dulu, seperti Rawa Mangun, Rawa Buaya, Rawa Sari, Rawa Bunga, Rawa Bebek, Rawa Belong, Rawa Badak, Rawa Jati, Rawa Kepa, Rawa Bahagia, Rawa Simprug, Rawa Terate dll, Pulo Mas, Pulo Bangkeng, Pulo Gadung, Pulo Macan, Pulo Raya, Pulo Gebang dll. Jadi sesungguhnya Jakarta tdk layak menjadi sebuah kota.

Kedua ; perubahan radikal geomorphologi lahan Jakarta.
Sedari dulu sampai sekarang, pembangunan kota yg dilakukan para pengembang pada lahan yg berupa rawa-rawa atau lahan pertanian basah, selalu dilakukan dgn cara mengurug tanah utk meninggikan permukaan lahan. Cara seperti ini secara drastis mengurangi lahan parkir / serapan air , memutus sistim saluran irigasi yg terintegrasi dan menyebabkan daerah sekitarnya tenggelam. Padahal di zaman kolonial Belanda, pembangunan lahan basah tidak pernah dilakukan dgn cara mengurug tetapi dgn sistim polder, yaitu melalui pembangunan tanggul dan kanal. Seharusnya transformasi lahan pertanian dan rawa-rawa menjadi lahan perkotaan, dilakukan secara gradual seperti apa yg dilakukan di Tokyo dan Bangkok. Kota Tokyo dan Bangkok juga terletak pada delta dataran rendah, tetapi jarang sekali ditimpa bencana banjir. Kenapa ? Transformasi lahan dilakukan dgn cara terlebih dahulu menggunakannya sbg dumping site dan stl lahan baru terbentuk, ada masa transisi yg hanya boleh digunakan utk pertanian lahan kering, yg ditanamani tanaman keras atau buah2-an. Stl kondisi tanah stabil barulah diperkenankan mendirikan bangunan secara terbatas dgn tetap mempertahankan sebagian lahan utk ruang terbuka hijau resapan air. Sistim saluran irigasi yg ada sama sekali tdk boleh diurug dan harus dipertahankan. Jaringan jalan yg dibangun juga harus mengikuti pola sistim saluran irigasi tersebut sehingga aliran air tidak terputus. Setelah lingkungan baru terbentuk, jarang sekali terjadi banjir yg parah.

Ketiga ; miskonsepsi Master Plan Jakarta 65-85
Kringen Type Verordening 1941 ( KTV 1941 ) atau Peraturan Pembangunan Kota, mengarahkan grand design Jakarta ( Batavia ) sbg kota agropolitan. Tetapi Master Plan Jakarta 65-85, mengarahkan grand design Jakarta sbg kota metropolitan, dgn pembangunan yg masif pd radius 15 km dr Monas sbg sumbunya. Kota agropolitan seringkali juga disebut kota perladangan ditandai dgn corak pembangunan fisik bersifat “ leapfrog “ atau lompat kodok. Itulah mengapa pembangunan kota pada masa itu melompat-lompat, dr Sunda Kelapa, ke Tanjung Priok, ke Jatinegara, kemudian Menteng dan Kebayoran. Sebaliknya pada kota metropolitan, corak pembangunan bersifat masif dan menyatu. Maka akhirnya hampir seluruh lahan kota Jakarta tertutup bangunan dan secara perlahan tetapi pasti, seluruh lahan pertanian akan lenyap dr Jakarta. Bersama itu pula akhirnya lenyap pula lahan-lahan resapan air.

Keempat : penurunan muka tanah ( land subsidence ).
Penurunan muka tanah pd bbrp tempat sudah lama terjadi di Jakarta. Rata-rata penurunan tanah menurut survey GPS dr tahun 1997 sd 2008 berkisar antara 0 sd 25 cm per tahun. Selama periode 1982 sd 1997 telah terjadi penurunan muka tanah berkisar dr 20 sd 200 cm. Menurut para akhli ada 4 penyebab penurunan muka tanah yaitu, pengambilan air tanah secara berlebihan; beban bangunan; konsolidasi alamiah dr lapisan-lapisan tanah dan diakibatkan oleh timbulnya gaya tektonik. Dua hal yg pertama yg paling banyak mempengaruhi penurunan muka tanah di Jakarta.

Kelima ; penyumbatan saluran dan kali akibat buangan sampah
Penyumbatan saluran dan kali akibat buangan sampah dikarenakan disiplin lingkungan warga Jakarta yg sangat rendah, menjadikan saluran dan kali sbg tong sampah. Sampah yg menggunung di saluran dan kali, akhirnya menghambat / menyumbat aliran air. Maka ketika turun hujan deras, airpun meluap kemana-mana.

Keenam ; tercampurnya sistim saluran drainase jalan dan saluran limbah cair domestik.
Saluran drainase jalan di Jakarta, selain untuk menampung air hujan digunakan juga untuk menampung dan mengalirkan limbah cair domestik. Sekarang ini sering kali kita jumpai saluran drainase jalan bahkan di musim kemarau, sudah terisi penuh air limbah rumah tangga dgn muka air cukup tinggi dan hampir tidak mengalir karena tersumbat sampah. Maka ketika hujan turun, saluran yg ada tdk dpt menampung air hujan sehingga air tergenang di jalan. Seharusnya kedua sistim ini dipisahkan. Pada kota-kota di Indonesia yg dibangun di zaman Belanda, pd bagian kota lamanya, masih dapat kita jumpai sistim saluran limbah cair domestik yg terpisah, spt di daerah Menteng, Kebayoran Baru.

Ketujuh ; penyerobotan trotoar di sepanjang jalan arteri oleh ruko untuk akses, manuver dan parkir kendaraan.
Di sepanjang jalan arteri utama di seluruh Jakarta, banyak dijumpai bangunan ruko. Utk memudahkan akses dan manuver keluar masuk kendaraan maka pagar ditiadakan, trotoir yang ada di depan bangunan dibongkar habis, diperkeras dgn aspal atau beton. Saluran terbuka yg ada juga ditutup dgn perkerasan dan lubang-lubang air penghubung jalan dan saluran dihilangkan. Maka jangan heran, apabila banyak jalan arteri yang tergenang air di musim hujan.

Kedelapan : penetapan peil banjir
Penetapan peil banjir yg ditentukankan DPU pd sebidang tanah yg akan dibangun, mengharuskan peninggian tanah, sehingga daerah sekitarnya jadi lbh rendah dan rawan banjir ketika hujan.

Faktor eksternal

Pertama: climate change
Pemanasan global ( global warming ) telah memicu terjadinya perubahan iklim yg sangat ekstrim di berbagai belahan bumi. Pemanasan global terjadi akibat lapisan ozon pada atmosfeer bumi semakin menipis yg di sebabkan oleh adanya radiasi matahari atau terperangkapnya panas matahari yg disebabkan oleh gas efek rumah kaca, yg salah satunya gas cloro floro carbon atau biasanya lebih dikenal dgn CFC. Karena perubahan iklim, alam menjadi rusak dan banyak terjadi bencana di mana-mana selain juga akan menaikkan temperatur bumi. Peningkatan temperatur panas bumi akan menimbulkan perubahan iklim yang akan mengakibatkan antara lain naiknya permukaan air laut. Ketika terjadi pasang laut saja ( rob ) di pesisir Jakarta, bbrp kawasan sepanjang pantai tenggelam, apalagi jika permukaan air laut naik secara permanen.

Kedua; deforestry
Penggundulan hutan di kawasan Puncak utk mendirikan bangunan menyebabkan kawasan resapan air berkurang sehingga air hujan mengalir deras ke Jakarta. Akibatnya Jakarta menerima banjir kiriman sekalipun tidak hujan.

Ketiga; perkembangan Bodetabek yg tidak terkendali.
Pembangunan wilayah Bodetabek yg sangat pesat belakangan ini terutama wilayah selatan Jakarta spt Depok, Bogor dll menyebabkan lahan2 pertanian menyusut, mengurangi daerah resapan air sehingga air hujan akhirnya mengalir ke Jakarta.

Itulah 11 faktor pemicu banjir di Jakarta yg menyebabkan banjir di Jakarta sulit diatasi oleh siapapun. Banjir akan jadi teman setia warga Jakarta selamanya. Meskipun begitu tetap harus ada upaya untuk meminimalkan banjir di Jakarta. Ada banyak caranya tetapi tdk akan diuraikan dlm kesempatan ini.