Arsip untuk Januari 18th, 2017

18
Jan
17

REKLAMASI PANTAI JAKARTA, MASIH RELEVANKAH?


Oleh : Ismail Zubir
Pro dan kontra reklamasi pantai Jakarta masih berlanjut hingga kini. Namun hanya sedikit yang tahu latar belakang mengapa program reklamasi pantai Jakarta digagas. Kebetulan saya termasuk pelaku sejarah yang ikut menyiapkan program reklamasi pantai Jakarta, semasa masih aktip bekerja di Dinas Tata Kota DKI. Pada saat digagas, ada alasan yang kuat untuk menempuh kebijakan tersebut, tetapi saat ini saya anggap tidak lagi relevan.
Pada saat penyusunan Rencana Umum Tata Ruang ( RUTR ) DKI Jakarta 1985 -2005 sebagai kelanjutan dari Rencana Induk Jakarta 1965 – 1985 yang telah berakhir masa berlakunya, jumlah penduduk Jakarta tahun 1985 mencapai angka 6 juta jiwa dengan rate pertumbuhan penduduk mencapai angka lk 4 % / tahun. Rate pertumbuhan yang tinggi ini terutama dipengaruhi oleh faktor urbanisasi. Dengan rate pertumbuhan setinggi itu maka perkiraan jumlah penduduk Jakarta pada tahun 2005 akan mencapai 18 juta jiwa, sedangkan lahan Jakarta terbatas dan hanya mampu menampung 12 juta jiwa. Kelebihan penduduk sebanyak 6 juta jiwa, diasumsikan akan ditampung di wilayah Bodetabek ( Plan A ). Tahun 1995 ketika diadakan evaluasi terhadap RUTR 2005 sebagai amanat dari UU No 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang, maka disusunlah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi ( RTRWP ) Jakarta 2010. Rate pertumbuhan Jakarta masih cukup tinggi, diperkirakan penduduk Jakarta tahun 2010 akan mencapai 12,5 juta jiwa. Jadi ada kebutuhan lahan untuk menampung penduduk sebanyak 0,5 juta jiwa lagi. Sementara itu lahan kota Jakarta tidak bertambah, di sisi lain perkembangan Bodetabek saat itu masih tersendat dan belum siap menampung limpasan penduduk Jakarta. Maka muncullah ide menambah lahan Jakarta melalui program reklamasi pantai yang kemudian diakomodasikan di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2010. Jadi sesungguhnya program reklamasi pantai Jakarta adalah Plan B untuk mengatasi masalah kependudukan.
Ketika RTRWP 2010 berakhir, jumlah penduduk Jakarta saat itu mencapai lk 9,6 juta jiwa, jauh dibawah target 12,5 juta jiwa. Berarti rate pertumbuhan penduduk Jakarta turun drastis. Setelah dicermati, ternyata penurunan Itu terjadi sejak pergantian rezim tahun 1998. Maka RTRWP Jakarta 2030 menetapkan perkiraan penduduk Jakarta tahun 2030 hanya akan mencapai 12,5 jiwa, sama dengan perkiraan tahun 2010. Pertanyaannya, mengapa rate pertumbuhan Jakarta sebelum era reformasi begitu tinggi tetapi setelahnya turun drastis ? Ada dua kemungkinan.
Kemungkinan pertama : menurunnya arus urbanisasi.
Arus urbanisasi yang tinggi sebelum era reformasi disebabkan oleh 2 faktor : pertama, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi saat itu akibat booming minyak bumi ; kedua, faktor politik di masa rezim orde baru. Setiap menjelang Pemilu, salah satu kontestan agar bisa menang di Jakarta, secara masif mendatangkan penduduk luar daerah untuk mencoblos di Jakarta. Setibanya di Jakarta para migran ini disediakan tempat penampungan sementara dan langsung diberikan KIPEM ( Kartu Identitas Penduduk Musiman ). Banyak dari mereka yang akhirnya menetap di Jakarta dan tidak pulang kampung. Inilah yang ikut menyumbang arus urbanisasi yang tinggi ke Jakarta, yang bisa disebut urbanisasi politik ( urbanilitik ).
Setelah krisis ekonomi 1998, kondisi perekonomian kita terpuruk, banyak pekerja di Jakarta yang di PHK yang akhirnya memilih pulang kampung. Di sisi lain dengan sistim demokrasi yang semakin baik tidak ada lagi urbanilitik. Inilah yang menyebabkan rate pertumbuhan penduduk Jakarta menurun drastis.
Kedua : terjadinya migrasi penduduk Jakarta ke wilayah Bodetabek.
Wilayah Bodetabek yang sebelumnya belum siap menampung limpasan penduduk Jakarta, ternyata selama hampir 2 dekade terakhir mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Hal ini terutama karena dukungan infrastruktur seperti jalan tol yang telah menjangkau seluruh wilayah Bodetabek, juga karena peningkatan layanan kereta api double track. Di samping itu dengan penawaran harga rumah tinggal yang lebih murah dibanding Jakarta dan dukungan fasilitas yang memadai seperti sekolah, rumah sakit, pusat2 perbelanjaan dlsbnya, maka banyak penduduk Jakarta tertarik untuk bermigrasi dan menetap di wilayah Bodetabek.
Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa :
Pertama ; reklamasi pantai Jakarta belum merupakan kebutuhan yang mendesak saat ini, sehingga tidak cukup alasan untuk melanjutkannya. Barangkali itulah sebabnya mengapa semasa Fauzi Bowo menjadi gubernur, izin reklamasi ditangguhkan. Oleh karena itu perlu dillakukan moratorium reklamasi pantai Jakarta selama 10 tahun. Ini adalah waktu yang cukup untuk mempelajari berbagai dampak yang akan timbul dari pembangunan pulau2 yang sudah ada sekarang dan juga untuk melakukan evaluasi kependudukan, untuk menentukan apakah reklamasi pantai ( Plan B ) perlu dilanjutkan atau tidak.
Kedua : ada cukup alasan untuk mengunci pertumbuhan penduduk Jakarta tidak lebih dari 12 juta sesuai ambang batasnya, seperti harapan semula ( Plan A, RUTR 2005 ), dengan pertimbangan, pertama ; mobilitas penduduk Jakarta ke wilayah Bodetabek dan begitu juga sebaliknya akan semakin mudah dengan dibangunnya beberapa jalan tol baru, antara lain Bekasi-Cawang-Kampung Melayu ( Becakayu ), Cinere-Karang Tengah-Antasari, Cinere-Jagorawi, Cikarang-Priok dll dan juga rencana pembangunan jaringan kereta api double double track, Manggarai-Bekasi, LRT ke Cibinong dan lain sebagainya, kedua ; ketimbang menambah luas daratan Jakarta melalui program reklamasi pantai, lebih baik memperjuangkan seluruh wilayah Batavia zaman dulu kembali menjadi milik Jakarta. Sebelum kemerdekaan, wilayah Jakarta yang saat itu bernama Batavia mencakup areal yang sangat luas dengan batas-batas sebagai berikut ; seb. utara – Teluk Jakarta termasuk Kep. Seribu; seb. selatan – onder distrik Parung, Depok, Cibinong, dan sebagian Citeureup; seb. timur – Kali Cileungsi dan Kali Bekasi ( dengan daerah kecil di seberangnya dekat kota Bekasi ; seb. barat – Kali Cisadane ( dengan daerah kecil di seberangnya dekat Tangerang). Wilayah tersebut dinamakan GEWEST BATAVIA EN OMMELANDEN dengan luas sebesar 1800 km2 ( lk 3 kali luas Jakarta sekarang ), meliputi wilayah Jakarta sekarang ditambah Teluk Naga, Batu Ceper, Kota Tangerang, Serpong, Ciputat, Gunung Sindur, Sawangan, Depok, Cimanggis, Cibinong, Gunung Putri, Sentul, Kota Bekasi, Babelan dan Bojong. Maka untuk mengembalikan wilayah Batavia ke haribaan Jakarta, cuma ada satu cara yang bisa ditempuh, yaitu judicial review Undang-undang tentang Ibukota, tentang Propinsi Jawa Barat dan tentang Propinsi Banten melalui Mahkamah Konstitusi. Inilah jalan pintas yang dapat ditempuh dan telah telah berhasil dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tambrauw beberapa waktu yang lalu. Sebagaimana diberitakan dalam harian Kompas, pada tahun 2008, Pemerintah Kabupaten Tambrauw berebut distrik dengan Pemerintah Kabupaten Manokwari dan Pemerintah Kabupaten Sorong di Papua Barat. Ketiganya memperebutkan lima distrik yang diputus Mahkamah Konstitusi masuk ke Tambrauw. Kelima distrik yang diperebutkan itu adalah Ambarbaken, Kebar, Senopi dan Mubrai, yang sebelumnya masuk ke Manokwari, serta Kwoor, yang sebelumnya masuk ke Kabupaten Sorong. Alasan Mahkamah Konstitusi adalah sebagaimana dikatakan oleh juru bicara MK yang saat itu dijabat Akil Mochtar, Tambrauw itu suku sendiri, punya wilayah adat hukum sendiri. Kalau digabung ke Manokwari dan Sorong, hak politik, ekonomi, sosial dan budayanya tidak terakomodasi. Harian Kompas juga pernah memberitakan, kesulitan anak-anak sekolah di Kabupaten Tangerang yang harus belajar bahasa Sunda, sebagai mata pelajaran muatan lokal, padahal itu bukan bahasa ibu mereka dan sehari-hari mereka bicara pakai bahasa Betawi. Begitu juga dengan Kabupaten Bekasi yang sebagian besar terdiri dari etnis Betawi.
Mengembalikan wilayah Batavia seperti dulu lagi adalah pilihan terbaik buat masa depan Jakarta. Ayo bung, mari rebut kembali.




Anda pengunjung ke -

  • 62,466

Almanak

Januari 2017
S S R K J S M
« Jul    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031