Posts Tagged ‘tata ruang

17
Apr
10

INSENTIP DAN DISINSENTIP


Oleh : Ismail Zubir

1. Tujuan.

Masa depan penuh dengan ketidak pastian dan kejutan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cepat menyebabkan terjadinya perubahan kegiatan secara drastis dan tak terduga. Oleh karena itu rencana tata ruang harus dapat mengakomodasi terjadinya perubahan tersebut.

Maka tujuan pemberian insentip bukanlah  untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan pemanfatan ruang sejalan  dengan rencana tata ruang, sebagaimana yang dimaksud oleh   UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pasal 38 ayat2. Hal tersebut merupakan fungsi pengawasan dan penertiban.

Demikian pula tujuan pengenaan disinsentip bukanlah untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, sebagaimana tercantum dalam pasal 38 ayat 3, UUPR.  Kenyataannya banyak kegiatan yang sejalan dengan tata ruang tetapi menimbulkan dampak buruk yang sangat dahsyat  terhadap lingkungan.

Tujuan yang sesungguhnya dari pemberian insentip dan pengenaan disinsentip adalah agar rencana tata ruang adaptip terhadap perubahan zaman , responsip terhadap keinginan masyarakat dan preventip terhadap permasalahan lingkungan.

2. Pengertian.

Insentip adalah imbalan yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat, baik perorangan, kelompok atau badan usaha dalam kegiatan pemanfaatan ruang apabila kegiatan yang dilaksanakan memberikan kontribusi yang positip terhadap upaya perbaikan, peningkatan dan penyelamatan lingkungan atau untuk mendorong percepatan pembangunan.

Disinsentip adalah ganjaran yang akan dikenakan oleh Pemerintah kepada masyarakat, baik perorangan, kelompok atau badan usaha dalam kegiatan pemanfaatan ruang , apabila kegiatan yang dilaksanakan akan :

a. menyebabkan terjadinya penyesuaian tata ruang dalam batas-batas yang diperkenankan sesuai  dengan yang diatur dalam peraturan penggunaan

b.menimbulkan permasalahan lingkungan di sekitarnya, meskipun pemanfaatan ruangnya sesuai dengan rencana tata ruang, namun dengan upaya-upaya tertentu masih dapat dilakukan tindakan pencegahan.

c.menimbulkan beban biaya finansial terhadap pemerintah dalam pembangunan infrastruktur

3. Jenis-jenis insentip adalah ;

a. Aspek perencanaan :

–          (i1).penyesuaian rencana tata ruang

–          (i2).dispensasi plot ratio

b. Aspek fiskal :

–          (i3).keringanan pajak dan retribusi

–          (i4).bantuan biaya pemeliharaan / perbaikan bangunan

c. Aspek sarana dan prasarana :

–          (i5).site and services

–          (i6).perbaikan infrastruktur lingkungan

d. Aspek tata kelola :

–          (i7).penyederhanaan prosedur perizinan

–          (i8).kerjasama pengelolaan fasos / fasum

–          (i9).penyediaan tempat penampungan sementara akibat program penggusuran

4. Jenis-jenis disinsentip adalah :

a. Aspek kenyamanan publik (public amenities) , meliputi ;

–          (di).  pelaksanaan program penghijauan

–          (d2).pembangunan pedestrian

–          (d3).pengadaan ruang publik non hijau

b. Aspek sarana dan prasarana :

–          (d4).penyediaan fasos / fasum

–          (d5).pembangunan infrastruktur

–          (d6).traffic management

–          (d7).pengadaan instalasi pengolahan limbah

c. Aspek sosial ekonomi :

–          (d8).penyediaan ruang usaha kelompok UKM

–          (d9).penyediaan  smoking area

–          (d10).development impact

5. Kegiatan yang menjadi sasaran insentip dan disinsentip.

a. Proram pembangunan baru (skala makro)

b.Program peremajaan

c. Program perbaikan lingkungan

d. Program pemugaran

e. Program pemeliharaan

6. Penerapan kasus

04
Mar
09

3.2. Jenis dan jenjang rencana di Indonesia


Di negeri tercinta ini jenis dan jenjang rencana kota sebelum diterbitkannya berbagai macam peraturan oleh Pemerintah Indonesia mengenai hal tersebut, digunakan ketentuan yang dibuat oleh Pemerintah Hindia Belanda sebagaimana diatur dalam SVV/SVO 1948. Jenis dan jenjang rencana juga terdiri dari 3 level, yaitu Stadsplan untuk rencana makro, Stadzoningen untuk rencana meso dan Detail Stadsplan untuk rencana mikro.

Pada tahun 1980 Menteri Dalam Negeri menerbitkan Permendagri No. 4 Tahun 1980 tentang Jenis dan Jenjang Rencana Kota sebagai pengganti dari ketentuan warisan Belanda. Namun rupanya Menteri Pekerjaan Umum tidak mau ketinggalan, kemudian juga menerbitkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum tentang hal yang sama tetapi dengan terminologi yang berbeda. Hal ini tentu saja membingungkan aparat daerah. Akhirnya diadakanlah istighozah dan terbitlah Permendagri No. 2 Tahun 1987 yang disepakati semua pihak.

Undang-undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang Peraturan dan Pemerintah No. 69 Tahun 1996 tentang Peranserta Masyarakat Dalam Penataan Ruang akhirnya menetapkan ketentuan tentang jenis-jenis rencana tata ruang dengan klasifikasi dan peristilahan yang berbeda.

slide11Dari perjalanan sejarah tersebut terlihat bahwa prinsip membagi rencana kota ke dalam 3 jenjang sebagaimana yang berlaku di dunia perencanaan seantero jagad tetap dipegang pada saat itu. Sayangnya Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang membuatnya menjadi rancu. Selain mengklasifikasikan penataan ruang berdasarkan wilayah administratip, juga berdasarkan hal-hal yang sifatnya sektoral/parsial antara lain berdasarkan sistim, fungsi utama kawasan, kegiatan kawasan dan nilai strategis kawasan (pasal 4). Belum jelas seperti apa substansi rencana tersebut, di mana posisinya dan bagaimana kesetaraannya dengan jenis rencana tata ruang lainnya.

Pada hakekatnya semua jenis rencana akan menempati wilayah geografis / teritorial Kabupaten dan Kota. Padahal setiap daerah sudah memiliki rencana tata ruang masing-masing. Dampaknya akan terjadi tumpang tindih rencana yang akan membuat aparat daerah bingung. Seyogyanya hanya ada satu rencana tata ruang di daerah yang menjadi panglima. Kalaupun ada kepentingan-kepentingan tingkat nasional maupun propinsi maka dapat ditetapkan kawasan-kawasan yang termasuk ke dalam kategori “ overlay zone “ pada tingkatan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Propinsi yang kemudian penjabarannya diserahkan kepada daerah seperti diilustrasikan dalam tabel berikut :

slide-6Pada kawasan yang ditetapkan sebagai “ overlay zone ” tersebut tetap berlaku ketentuan tentang zonasi sesuai dengan tingkatan rencana masing-masing tetapi dapat diberlakukan supplement regulation sesuai dengan kepentingannya.Atau dapat juga meniru konsep yang dibuat oleh Inggris yang menetapkan local plan dapat dikemas dalam berbagai macam bentuk rencana seperti telah diuraikan di atas, yaitu subjet plan / topic plan, district plan dan actioan area plan.

Di sisi lain tingkat kedalaman rencana rinci dalam UUPR 26/07 ( pasal 14 ayat 1 UUPR ) dan kesetaraannya dengan konsep-konsep sebelumnya belum jelas. Oleh karena itu sementara belum ada kejelasan maka dalam buku ini digunakan istilah yang umum saja.

13
Feb
09

Khusnuzon City


disusun oleh : Ismail Zubir

Lanjutkan membaca ‘Khusnuzon City’

12
Feb
09

2.4. Zoning di Indonesia


2.4. Zoning di Indonesia

Penerbitan KTV 1941 (peraturan tentang lingkungan dan jenis bangunan) untuk kota Jakarta oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda pada tahun 1941 dapat dikatakan merupakan awal kehadiran peraturan zonasi di Indonesia. Lanjutkan membaca ‘2.4. Zoning di Indonesia’

02
Feb
09

2.3. ZONING DI AMRIK



disusun oleh : Ismail Zubir

Zoning meskipun di awal kemunculannya di Amerika Serikat sering mendapat kritik tajam dari beberapa pakar karena kuatir akan mengakibatkan rencana kota menjadi rigid, namun pada akhirnya hampir semua sepakat bahwa zoning merupakan instrumen yang sangat penting dalam pembangunan kota.

Lanjutkan membaca ‘2.3. ZONING DI AMRIK’

02
Feb
09

2.2. ZONING DI INGGRIS


disusun oleh : Ismail Zubir

Pada abad ke 18 Inggris mengalami revolusi industri yang pertama dengan kebangkitan industri manufaktur yang menjadi penggerak utama roda perekonomian negeri tersebut.

Lanjutkan membaca ‘2.2. ZONING DI INGGRIS’

22
Jan
09

JAKARTA KOTA SEJUTA MENARA


Disusun oleh : Ismail Zubir

Penggunaan telepon genggam sudah merata pada hampir seluruh lapisan masyarakat. Telpon genggam bukan lagi barang mewah, bahkan para supir, pembantu rumah tangga, anak sekolah sudah banyak yang menggunakan telepon genggam. Sarana komunikasi ini disukai banyak orang karena penggunaannya yang praktis dan mudah dibawa kemana-mana. Lanjutkan membaca ‘JAKARTA KOTA SEJUTA MENARA’




Anda pengunjung ke -

  • 62,466

Almanak

Juli 2017
S S R K J S M
« Jan    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31