Posts Tagged ‘zoning

04
Mar
09

3.2. Jenis dan jenjang rencana di Indonesia


Di negeri tercinta ini jenis dan jenjang rencana kota sebelum diterbitkannya berbagai macam peraturan oleh Pemerintah Indonesia mengenai hal tersebut, digunakan ketentuan yang dibuat oleh Pemerintah Hindia Belanda sebagaimana diatur dalam SVV/SVO 1948. Jenis dan jenjang rencana juga terdiri dari 3 level, yaitu Stadsplan untuk rencana makro, Stadzoningen untuk rencana meso dan Detail Stadsplan untuk rencana mikro.

Pada tahun 1980 Menteri Dalam Negeri menerbitkan Permendagri No. 4 Tahun 1980 tentang Jenis dan Jenjang Rencana Kota sebagai pengganti dari ketentuan warisan Belanda. Namun rupanya Menteri Pekerjaan Umum tidak mau ketinggalan, kemudian juga menerbitkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum tentang hal yang sama tetapi dengan terminologi yang berbeda. Hal ini tentu saja membingungkan aparat daerah. Akhirnya diadakanlah istighozah dan terbitlah Permendagri No. 2 Tahun 1987 yang disepakati semua pihak.

Undang-undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang Peraturan dan Pemerintah No. 69 Tahun 1996 tentang Peranserta Masyarakat Dalam Penataan Ruang akhirnya menetapkan ketentuan tentang jenis-jenis rencana tata ruang dengan klasifikasi dan peristilahan yang berbeda.

slide11Dari perjalanan sejarah tersebut terlihat bahwa prinsip membagi rencana kota ke dalam 3 jenjang sebagaimana yang berlaku di dunia perencanaan seantero jagad tetap dipegang pada saat itu. Sayangnya Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang membuatnya menjadi rancu. Selain mengklasifikasikan penataan ruang berdasarkan wilayah administratip, juga berdasarkan hal-hal yang sifatnya sektoral/parsial antara lain berdasarkan sistim, fungsi utama kawasan, kegiatan kawasan dan nilai strategis kawasan (pasal 4). Belum jelas seperti apa substansi rencana tersebut, di mana posisinya dan bagaimana kesetaraannya dengan jenis rencana tata ruang lainnya.

Pada hakekatnya semua jenis rencana akan menempati wilayah geografis / teritorial Kabupaten dan Kota. Padahal setiap daerah sudah memiliki rencana tata ruang masing-masing. Dampaknya akan terjadi tumpang tindih rencana yang akan membuat aparat daerah bingung. Seyogyanya hanya ada satu rencana tata ruang di daerah yang menjadi panglima. Kalaupun ada kepentingan-kepentingan tingkat nasional maupun propinsi maka dapat ditetapkan kawasan-kawasan yang termasuk ke dalam kategori “ overlay zone “ pada tingkatan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Propinsi yang kemudian penjabarannya diserahkan kepada daerah seperti diilustrasikan dalam tabel berikut :

slide-6Pada kawasan yang ditetapkan sebagai “ overlay zone ” tersebut tetap berlaku ketentuan tentang zonasi sesuai dengan tingkatan rencana masing-masing tetapi dapat diberlakukan supplement regulation sesuai dengan kepentingannya.Atau dapat juga meniru konsep yang dibuat oleh Inggris yang menetapkan local plan dapat dikemas dalam berbagai macam bentuk rencana seperti telah diuraikan di atas, yaitu subjet plan / topic plan, district plan dan actioan area plan.

Di sisi lain tingkat kedalaman rencana rinci dalam UUPR 26/07 ( pasal 14 ayat 1 UUPR ) dan kesetaraannya dengan konsep-konsep sebelumnya belum jelas. Oleh karena itu sementara belum ada kejelasan maka dalam buku ini digunakan istilah yang umum saja.

Iklan
12
Feb
09

2.4. Zoning di Indonesia


2.4. Zoning di Indonesia

Penerbitan KTV 1941 (peraturan tentang lingkungan dan jenis bangunan) untuk kota Jakarta oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda pada tahun 1941 dapat dikatakan merupakan awal kehadiran peraturan zonasi di Indonesia. Lanjutkan membaca ‘2.4. Zoning di Indonesia’

02
Feb
09

2.3. ZONING DI AMRIK



disusun oleh : Ismail Zubir

Zoning meskipun di awal kemunculannya di Amerika Serikat sering mendapat kritik tajam dari beberapa pakar karena kuatir akan mengakibatkan rencana kota menjadi rigid, namun pada akhirnya hampir semua sepakat bahwa zoning merupakan instrumen yang sangat penting dalam pembangunan kota.

Lanjutkan membaca ‘2.3. ZONING DI AMRIK’

02
Feb
09

2.2. ZONING DI INGGRIS


disusun oleh : Ismail Zubir

Pada abad ke 18 Inggris mengalami revolusi industri yang pertama dengan kebangkitan industri manufaktur yang menjadi penggerak utama roda perekonomian negeri tersebut.

Lanjutkan membaca ‘2.2. ZONING DI INGGRIS’

19
Jan
09

Bab II :SEJARAH PERATURAN ZONASI DI BERBAGAI NEGARA


disusun oleh: Ismail Zubir

Peraturan zonasi dikenal dengan berbagai istilah antara lain : Lanjutkan membaca ‘Bab II :SEJARAH PERATURAN ZONASI DI BERBAGAI NEGARA’

31
Des
07

ZONING REGULATION SEBAGAI INSTRUMEN DALAM PENATAAN RUANG


disusun oleh : Ismail Zubir

BAB I : PENDAHULUAN

Pembangunan kota memerlukan 2 instrumen penting, yaitu pertama development plan dan kedua development regulation. Tanpa kedua instrument tersebut maka pembangunan kota tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Lanjutkan membaca ‘ZONING REGULATION SEBAGAI INSTRUMEN DALAM PENATAAN RUANG’